Rabu, 16/12/2020 20:21 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil jangan menambah kegaduhan. Menko Polhukam Mahfud MD tidak berkaitan dengan kerumunan massa saat penjemputan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta menegaskan, kerumunan yang terjadi itu merupakan mobilisasi dari pihak tertentu, bukan karena izin dari Mahfud.
"Secara administrasi tidak ada keharusan dan prosedur kalau penjemputan terhadap seseorang harus mendapatkan izin dari instansi pemerintah. Dan secara fakta tidak ada juga permintaan izin dari pihak manapun terkait penjemputan HRS,” tegas dia di Jakarta, Rabu (16/12).
“Kerumunan yang terjadi ketika kedatangan HRS murni merupakan kerumunan yang mungkin saja dikarenakan mobilisasi dari pihak-pihak tertentu," sambung Wayan.
Jokowi Kemungkinan Pindah dari PDIP, Relawan: Tunggu Saja
Komisi III Dukung Pembangunan Lapas di Babel: Solusi Overkapasitas Selain Restorative Justice
KPK Sebut Biaya Distribusi APD di Kemenkes Melebihi Batas Standar
Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, lebih baik fokus mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Jangan malah menambah masalah yang tidak bernilai faktual.
"Biarkan kepolisian menyelesaikan perkara ini. Kita percaya bahwa aparatur kepolisian akan bertindak professional dengan menindak pihak-pihak yang memang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tidak perlu khawatir terlalu berlebih sampai-sampai memberikan statement negatif terhadap seseorang. Jangan menambah masalah dengan hal-hal yang tidak faktual dan tidak bernilai hukum," tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Kang Emil menyebut kekisruhan yang berlarut-larut mengenai kegiatan Habib Rizieq tidak bisa dilepaskan dari peran Mahfud MD.
Peran dimaksud merujuk pernyataan Mahfud yang mengizinkan kepulangan Habib Riziew dengan catatan dilakukan dengan tertib.
“Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara ‘selama tertib dan damai boleh’, sehingga terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-lah diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, di Jabar dan lain sebagainya,” kata Kang Emil.