Sabtu, 12/12/2020 16:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Parlemen Senayan telah meminta Pemerintah mengevaluasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara menyeluruh sehingga tujuan percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa tercapai.
Menurut Anggota DPD RI, Yorrys Yawerai, kehadiran Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua didasari kesadaran kekuasaan yang cenderung abai atas hak-hak dasariah di bumi cendrawasih. Namun, dalam penerapannya, Otsus dipandang gagal dijalankan secara komprehensif.
“Jadi, alih-alih meng-Indonesia-kan Papua, tapi justru semakin melahirkan bentuk-bentuk perlawanan dan penentangan,” kata Yorrys dalam keterangannya, Sabtu (12/12).
Lebih lanjut, Senator asal Papua ini menjelaskan, perlawanan dan penentangan yang mengarah pada keinginan untuk memerdekakan diri, merupakan bentuk hilangnya kepercayaan masyarakat soal keseriusan pemerintah dalam menjalankan amanat Papua/" style="text-decoration:none;color:red;">Otsus Papua.
MK Diminta Berani Putuskan Gugatan Perkara Pileg di Kabupaten Intan Jaya
Tanggapi Pernyataan Biden, PM Papua Nugini Sebut Negaranya Tidak Pantas Dicap Kanibalisme
Filep Harap Pemprov se-Papua Ikuti Jejak PBD Alokasikan Rp100 M untuk Perguruan Tinggi
“Tentu saja penanganan persoalan HAM adalah salah satu dari serangkaian polemik yang senantiasa menganga. Namun di situlah inti dari persoalan itu sendiri,” jelasnya.
“Sebab pengabaian atas hak-hak dasariah sama halnya dengan pengabaian atas fondasi dasar kehidupan,” sambungnya.
Sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat, kata Yorrys maka kekuasaan dengan segala instrumennya berhak memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan.
“Bukan sebaliknya, menambah deretan persoalan baru yang pada ujungnya hanya menyisakan ketidakpastian,” demikian Yorrys.