Jum'at, 11/12/2020 12:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait penyidikan kasus korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2017.
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, dua lokasi yang digeledah tim penyidik yakni, rumah kediaman sekretaris dinas PUPR Kota Banjar dan rumah kediaman Mantan Sekda Banjar.
"Kamis (10/12/2020) Tim Penyidik KPK melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni di rumah kediaman Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar dan rumah kediaman Mantan Sekda Banjar," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (11/12).
Ali mengatakan, dari hasil penggeledahan itu, tim penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen terkait kasus ini.
KPK Periksa Anggota DPRD Bengkulu Bambang Hermanto
KPK Dapat Tambahan Rp774,31 Miliar, Anggaran 2027 Jadi Rp2,22 Triliun
KPK Sita Rp1,5 Miliar Hasil Potongan Insentif di Bappenda Kabupaten Bogor
Dimana, penyidik akan menganalisa terlebih dahulu sebelum dilakukan penyitaan.
"Berikutnya penyidik akan menganalisa dokumen dimaksud untuk kemudian dilakukan penyitaan sbg barang bukti dalam perkara ini," ucap Ali.
Sampai saat ini, KPK masih melakukan preses penyidikan dan belum bisa menyampaikan pihak pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017 ini.
Namun dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil beberapa saksi lainnya. Termasuk, Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih diperiksa pada 12 Agustus dan 12 November.
Keyword : KPK proyek infrastruktur Dinas PUPR Kota Banjar