Selasa, 08/12/2020 14:05 WIB
Tehera, Jurnas.com - Gubernur Bank Sentral Iran (CBI), Abdolnasser Hemmati mengatakan, sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap Iran mencegah Negeri Para Mullah membeli vaksin virus corona (COVID-19) karena virus mematikan tersebut berdampak pada negara Iran.
Dalam unggahan di Instagramnya, Hemmati mengatakan, pembelian vaksin COVID-19 harus secara resmi dilakukan melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Selama ini, setiap metode yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan transfer mata uang yang diperlukan (untuk pembelian vaksin) dihadapkan pada kendala karena sanksi tidak manusiawi yang diberlakukan oleh pemerintah AS dan kebutuhan untuk mendapatkan izin dari OFAC (Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS)," ujarnya.
Ia mencatat, Korea Selatan telah gagal memberikan jaminan bahwa uang CBI tidak akan disita oleh pemerintah AS dalam proses pengiriman uang melalui jalur putar balik dolar untuk pembelian barang-barang kemanusiaan.
Amerika Keluarkan Sanksi Terhadap Iran Tepat Setahun Kematian Mahsa Amini
PBB Desak Negara Kaya Cabut Hak Paten Vaksin COVID-19
Irak Bayar Impor Gas Iran dengan Minyak
“Dana Moneter Internasional bahkan tidak berani mengangkat masalah (permintaan) Iran untuk pinjaman di dewan direktur dana di bawah tekanan dan ancaman AS, dan meskipun mengakui hak Iran (untuk meminta pinjaman) dan tidak adanya ekonomi atau hambatan hukum,” kata Hemmati.
Hemmati menambahkan, Iran sedang mengejar jalan lain untuk mentransfer uang untuk pembelian vaksin COVID-19, mengungkapkan harapan bahwa upaya tersebut akan membuahkan hasil dengan kerja sama tepat waktu dari semua badan yang bertanggung jawab.
Iran, salah satu negara yang terpukul paling parah oleh wabah itu, melaporkan kasus pertama penyakit yang menyebar cepat pada akhir Februari, sekitar satu bulan setelah virus pertama kali muncul di China.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Sima Sadat Lari, mengatakan pada Senin (7/12) bahwa total 1.051.374 orang telah tertular COVID-19 di seluruh negeri.
Ia menambahkan bahwa 284 korban jiwa tercatat dalam 24 jam terakhir, meningkatkan total korban menjadi 50.594.
Lari mengatakan sebanyak 742.955 orang telah pulih, dan sejauh ini lebih dari 6.432.228 orang telah diuji virusnya di negara itu.
Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir yang didukung PBB, yang telah ditandatangani sebagai anggota kelompok P5 + 1 dengan Teheran pada 2015, dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut di bawah persetujuan.
Setelah itu, Iran menggugat AS di Mahkamah Internasional (ICJ) dengan putusan pengadilan bahwa AS harus mencabut sanksi atas pasokan kemanusiaan.
Perdagangan barang-barang kemanusiaan, seperti makanan, obat-obatan, dan peralatan medis, secara teoritis diizinkan AS, tetapi perusahaan-perusahaan Eropa menolak untuk berbisnis dengan Iran, karena takut akan sanksi sekunder AS. Larangan yang diberlakukan pada sistem perbankan Iran telah menghalangi banyak perusahaan farmasi untuk berbisnis dengan Iran.
Pada Maret, Iran mengajukan permintaan pinjaman darurat senilai $ 5 miliar, yang diperlukan untuk melawan pandemi virus corona. Teheran telah meminta agar pinjaman diberikan di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat Dana (RFI), sebuah mekanisme yang tersedia untuk semua negara anggota yang menghadapi kebutuhan neraca pembayaran yang mendesak.
Kemudian pada bulan April, Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan IMF harus memenuhi kewajibannya terhadap semua negara anggota, termasuk Iran, tanpa bias.
"Dalam keadaan sulit ini, IMF harus menjalankan tugasnya berkaitan dengan komitmen internasionalnya dan menghindari pengaruh dari tindakan nakal musuh bangsa Iran," kata Rouhani.
Berbicara pada sesi khusus Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menanggapi pandemi COVID-19 melalui konferensi video pada hari Kamis, menteri kesehatan Iran, Saeed Namaki, mengatakan sanksi sepihak yang diberlakukan pada negara tersebut telah menargetkan obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan oleh negara, terutama pada saat pandemi COVID-19 yang mematikan.
Namaki mengatakan sangat penting bagi setiap orang untuk memiliki akses yang tepat waktu, hemat biaya dan adil ke diagnostik, peralatan medis, obat-obatan dan vaksin tanpa diskriminasi, sanksi, atau prioritas yang tidak dapat dibenarkan.