Jum'at, 27/11/2020 17:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Tidak dilibatkannya tokoh-tokoh Islam kontra pemerintah dalam kepengurusan baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat.
Bagi Sekjen PPP Arsul Sani, tidak dilibatkannya golongan oposisi yang berasal dari PA 212 itu sah-sah saja.
"PPP melihat bahwa kepengurusan yang baru ini tetap mencerminkan MUI sebagai rumah atau wadah bersama berbagai organisasi Islam dan elemen umat Islam. Soal tidak masuknya sejumlah tokoh, seperti Pak Din Syamsuddin dkk, maka seyogianya tidak perlu menjadi isu tentang tidak terakomodasinya sosok-sosok yang dipandang berseberangan terhadap pemerintah," kata dia kepada wartawan, Jumat (27/11).
Menurut dia, orang yang mengisi MUI lebih baik orang yang cenderung tidak berseberangan dengan pemerintah. Sebab, MUI dinilai wadah organisasi bagi seluruh umat Islam.
Penyidik KPK Bawa Tiga Koper dari Kantor Setjen DPR
Anggota DPR: Distribusi Pupuk Subsidi Masih Banyak Dikeluhkan Petani
Ini Rekomendasi Mukerda I MUI DKI Jakarta
"Yang duduk di MUI memang sebaiknya bukan yang sikap dasarnya cenderung beroposisi terhadap kekuasaan. Mereka yang bersikap dasar seperti ini memang lebih pas ada di partai politik atau gerakan masyarakat sipil, bukan di wadah bersama para ulama," terangnya.
Meski begitu, Arsul berharap MUI tetap melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dia meminta MUI tetap mengingatkan jika ada kebijakan yang tidak pas.
"Harapan umat Islam kan memang menginginkan MUI tetap kritis terhadap pemegang kekuasaan. Maknanya, ketika pemerintah benar kebijakannya, ya disikapi positif. Ketika pemerintah dianggap menyimpang atau tidak pas, ya harus diingatkan sesuai prinsip amar ma`ruf nahi munkar," imbuhnya.
Seperti diketahui, pengurus MUI 2020-2025 masih diisi beberapa nama lama, namun Din Syamsuddin hingga Tengku Zulkarnain tak ada di struktur kepengurusan. Din Syamsuddin sebelumnya menjabat Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Din telah menyatakan tak akan menghadiri Munas MUI sebelum gelaran itu dilaksanakan.
Tengku Zulkarnain, yang dikenal kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah, juga tak ada di struktur kepengurusan MUI 2020-2025. Tengku Zul menghormati hasil Munas MUI dan menyatakan akan fokus berdakwah keliling Indonesia dan dunia.
Tokoh-tokoh yang dikenal berafiliasi dengan PA 212 juga tak lagi menjadi pengurus MUI 2020-2025. Bachtiar Nasir, yang duduk sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, tak mendapat posisi baru di kepengurusan teranyar. Bachtiar Nasir aktif memimpin GNPF MUI ketika kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah panas-panasnya.
Ada juga Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak, yang tak diikutsertakan di kepengurusan MUI yang baru. Yusuf Martak menjabat bendahara di kepengurusan MUI yang lama.
Keyword : DPR PPP Asrul Sani MUI