Kamis, 19/11/2020 20:12 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Arah kebijakan sektor pendidikan kelak tidak dipengaruhi lagi oleh suksesi politik yang terjadi di Tanah Air. Arah pendidikan nasional ke depan akan lebih konsisten dan berkelanjutan, karena dibekali dengan Peta Jalan Pendidikan (PJP) 2020-2035.
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menyatakan, kebijakan pendidikan kerap kali berubah arah mengikuti suksesi politik, sehingga tidak ada konsistensi arah kebijakan.
"Ini adalah desain besar menyeluruh yang ingin mensinergikan seluruh elemen dan komponen bangsa dan juga mengikutsertakan semua kementerian negara dalam merumuskan PJP. Ini sangat diperlukan supaya arah pendidikan kita memiliki pedoman, tolak ukur, dan arah yang konprehensif, terencana, dan lebih bersifat jangka panjang. Jadi tidak bergantung kepada kekuasaan politik," papar Hetifah, dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan para praktisi dan pakar pendidikan, Kamis (19/11).
Tidak dipungkiri, sambung legislator asal Kalimantan Timur ini, kebijakan pendidikan sering kali berubah arah, karena dipengaruhi hegemoni politik yang sedang berkuasa. Di sinilah urgennya, mengapa Komisi X DPR RI membentuk Panja PJP 2020-2035.
HNW : Nilai-Nilai dan Kepercayaan Pada Lembaga Pesantren Agar Terus Dirawat dan Dikembangkan
Peringatan Hari Pendidikan Nasional Harus Mampu Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar
Ketua DPR Soroti Pentingnya Ekosistem Pendidikan Demi Terciptanya SDM Unggul
Progres PJP saat ini, masih mendengar masukan dari berbagai kalangan untuk memperkaya perspektif bagaimana arah kebijakan politik di masa depan.
"Panja PJP 2020-2035 ingin mendapat pandangan dari para narasumber soal aspek kebijakan khususnya pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan dalam konsep merdeka belajar. Sejak Indonesia merdeka pembangunan bidang pendidikan memang sudah dilakukan dengan UU dan arah pendidikan yang tertuang dalam UU itu sebaiknya diikuti juga dengan peta jalannya, sehingga kebijakan pemerintah bisa terukur dan berkesinambungan," harap politisi Partai Golkar tersebut.
Keyword : Komisi X DPRPendidikanKemendikbud