Jum'at, 13/11/2020 13:59 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah Rusia mengungkapkan rancangan perjanjian dengan Khartoum yang memungkinkan untuk membangun pangkalan logistik angkatan laut di pantai Sudan di Laut Merah.
Pangkalan angkatan laut yang diusulkan akan dapat menampung hingga 300 tentara dan karyawan sebagaimana diatur dalam perjanjian, selain kapal yang dilengkapi dengan perlengkapan nuklir "dengan mempertimbangkan persyaratan keselamatan nuklir dan lingkungan, asalkan tidak lebih dari empat kapal akan berlabuh secara bersamaan.
Dilansir Middleeast, Jumat (13/11), Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin mengumumkan dalam pernyataan resmi Jumat lalu bahwa draf perjanjian yang awalnya dibahas dengan Sudan akan diserahkan kepada presiden Rusia.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Sudan telah menyetujui pembentukan pangkalan logistik angkatan laut di wilayahnya, sementara berjanji untuk mengembangkan dan memodernisasi infrastruktur negara itu untuk memelihara dan memasok kapal perang Rusia dan memberikan layanan perhotelan bagi anggota awak.
AS Capai Kesepakatan untuk Perluas Kehadiran Militer di Pangkalan Qatar
Inggris Sanksi Organisasi Media Pemerintah Rusia
Pangkalan Militer Favorit Ukraina-NATO Dibombardir Rusia
Rusia menyatakan kesediaannya untuk mengirimkan senjata dan peralatan militer ke Sudan secara gratis dengan tujuan untuk memelihara sistem pertahanan udara ke fasilitas yang diusulkan.
"Proyek tersebut bermula dari keinginan bersama Moskow dan Khartoum untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama militer guna meningkatkan kapasitas pertahanan kedua negara," katanya.
"Kehadiran pangkalan logistik angkatan laut Rusia di Sudan , yang ditetapkan untuk tujuan pertahanan, bertemu dengan tujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara lain," tambahnya.
Jangka waktu perjanjian akan diperpanjang selama 25 tahun, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu sepuluh tahun berturut-turut jika tidak ada pihak yang memberitahukan secara tertulis niatnya untuk mengakhiri perjanjian.
Pada 2017, Presiden yang digulingkan Al-Bashir mengunjungi Moskow dan menandatangani perjanjian untuk memodernisasi Angkatan Bersenjata Sudan dengan bantuan Rusia.
Menyusul deposisi Al-Bashir, tahun lalu otoritas baru Sudan mengkonfirmasi komitmen Khartoum terhadap perjanjian politik, ekonomi dan militer yang ditandatangani dengan Rusia.
Rusia juga mengirimkan penasihat militer dari waktu ke waktu ke negara-negara Afrika, sebagai bagian dari upayanya untuk memulihkan pengaruh yang pernah dipegangnya di wilayah tersebut, sebelum runtuhnya bekas Uni Soviet lebih dari 30 tahun yang lalu.