Rabu, 28/10/2020 02:10 WIB
New York, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut reformasi konstitusi di Suriah masih berjalan mandek. Pertemuan baru akan digelar kembali pada November mendatang.
Geir Pedersen, utusan khusus PBB untuk Suriah, mengatakan setelah perjalanan ke Damaskus bahwa tidak ada kesepakatan dalam agenda pertemuan pada Oktober di Jenewa, yang bertujuan untuk merevisi konstitusi Suriah.
"Kami belum mencapai kesepakatan," katanya pada pertemuan virtual PBB dikutip dari AFP pada Rabu (28/10).
"Tapi dengan asumsi kesepakatan penuh dikonfirmasi, rencananya akan berkumpul kembali sekitar November," katanya, tanpa memastikan tanggal 23 November yang disebutkan oleh beberapa diplomat.
Pentagon Sebut AS Keliru Membunuh Warga Sipil dalam Serangan Suriah Tahun 2023
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Pengadilan Turki Menghukum Warga Suriah atas Pemboman Istanbul
Ini akan menjadi pertemuan keempat dari kelompok kecil itu mengenai reformasi konstitusi, yang melibatkan sekitar 45 perwakilan rezim Presiden Bashar al-Assad, oposisi, dan masyarakat sipil.
Richard Mills, wakil Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyebut kurangnya kemajuan disesalkan dan tidak dapat diterima.
"Kami yakin sudah waktunya untuk memberi tahu rezim Assad bahwa cukup sudah," kata Mills.
Duta Besar Prancis, Nicolas de Riviere, menuduh rezim Assad bermain-main dengan waktu.
"Proses politik benar-benar menemui jalan buntu," katanya, menyebut pencapaian komite konstitusi sejauh ini "hampir tidak ada".
Amerika Serikat dan Prancis ingin melihat solusi politik inklusif di Suriah, dan pertanggungjawaban atas kekejaman setelah hampir satu dekade perang yang telah merenggut lebih dari 380.000 nyawa.
Tetapi Assad, dengan dukungan dari Rusia dan Iran, telah memenangkan kembali kendali atas sebagian besar negara.
"Penting untuk memberi Suriah kesempatan untuk bernegosiasi tanpa campur tangan dari luar," kata duta besar Rusia, Vassily Nebenzia.
"Pekerjaan panitia konstitusi jangan sampai ada tenggat waktu," ujarnya.
Proses konstitusi, yang diluncurkan pada Oktober 2019, bertujuan untuk menyusun konstitusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang akan membuka jalan bagi pemilu.
Mark Lowcock, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, mengatakan pada sesi itu bahwa badan dunia itu sedang mencari $211 juta lagi untuk memerangi Covid-19 di Suriah.
Uang tersebut akan digunakan untuk menyediakan persediaan medis, meningkatkan akses air, membersihkan kamp pengungsian dan memperbaiki kondisi di sekolah.
Keyword : Reformasi Konstitusi Suriah PBB