Minggu, 27/09/2020 19:32 WIB
Pyongyang, Jurnas.com - Korea Utara mengatakan, pihaknya sedang mencari jenazah seorang pejabat Korea Selatan yang tewas oleh pasukannya, tetapi memperingatkan bahwa operasi angkatan laut Korea Selatan di daerah itu mengancam akan meningkatkan ketegangan.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengeluarkan permintaan maaf yang langka pada Jumat (25/9) atas penembakan fatal terhadap pejabat perikanan Korea Selatan di perairan Korea Utara.
Seoul kemudian mendesak Pyongyang untuk menyelidiki lebih lanjut penembakan fatal itu dan menyarankan itu bisa menjadi penyelidikan bersama oleh kedua belah pihak.
Militer Korea Selatan menuduh tentara Korea Utara membunuh pejabatnya, menyiram tubuhnya dengan bahan bakar dan membakarnya di dekat perbatasan laut.
Tingkatkan Produksi Artileri, Kim Jong Un Periksa Uji Coba Peluncuran Roket Korea Utara
Korea Utara Merilis Lagu yang Memuji Pemimpin Kim sebagai Ayah yang Ramah
AS dan Sekutu Asia Mendorong Dibentuknya Panel Baru untuk Pantau Sanksi Korea Utara
Kantor berita negara Korea Utara KCNA mengatakan pada Minggu (27/9) bahwa pihak berwenang negara sedang mempertimbangkan cara untuk menyerahkan jenazah tersebut ke Korea Selatan jika ditemukan.
Laporan tersebut menyebutnya sebagai kasus mengerikan yang seharusnya tidak terjadi, tetapi memperingatkan bahwa operasi angkatan laut Korea Selatan di dekat lokasi insiden telah menyeberang ke perairan Korea Utara.
"Kami mendesak pihak selatan untuk segera menghentikan intrusi di garis demarkasi militer di laut barat yang dapat menyebabkan peningkatan ketegangan," kata KCNA.
Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan tidak segera mengomentari tuduhan itu.
Kantor berita Korea Selatan, Yonhap melaporkan, Korea Selatan memobilisasi 39 kapal, termasuk 16 kapal angkatan laut, dan enam pesawat untuk pencarian, yang dilanjutkan Minggu meskipun ada keluhan Korea Utara.
KCNA melaporkan, Korea Utara memulai operasi pencariannya sendiri untuk menemukan jenazah itu.
"Kami juga mengambil langkah-langkah pengamanan yang lebih diperlukan untuk memastikan tidak ada lagi insiden yang merusak hubungan kepercayaan dan rasa hormat antara utara dan selatan yang akan terjadi, sesuai dengan maksud dari Pimpinan Tertinggi kami," tambah laporan itu.