Minggu, 20/09/2020 20:10 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menepis isu yang menyebut bahwa pemerintah akan menghapus mata pelajaran (mapel) sejarah, dalam penyederhanaan kurikulum 2013.
Nadiem mengatakan, justru misinya ialah memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi para peserta didik.
"Kakek saya adalah salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan berjuang melawan korupsi," ujar Mendikbud dalam pernyataannya pada Minggu (20/9).
"Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," sambung Nadiem.
Puncak Hardiknas, Mendikbudristek Sebut Merdeka Belajar Sukses
Nadiem Bantah Kurikulum Merdeka Cuma Efektif di Kota Besar
Pidato Hardiknas Terakhir, Nadiem Titip Merdeka Belajar
Mendikbud melanjutkan, identitas generasi baru yang nasional hanya bisa terbentuk dari suatu ingatan kolektif (collective memory), yang membanggakan dan menginspirasi.
"Sejarah adalah tulang punggung dari identitas nasional kita. Tidak mungkin kami hilangkan," tegas Mendikbud.
Dalam keterangannya, Nadiem juga menegaskan bahwa saat ini ada puluhan versi penyederhanaan kurikulum yang sedang dikaji oleh pemerintah melalui forum group discussion (FGD) maupun uji publik.
"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," ujar Mendikbud.
Lagi pula, Mendikbud menggarisbawahi bahwa penyederhanaan kurikulum tidak akan dilakukan sampai 2022 mendatang.
"Di tahun 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional," terang Nadiem.
"Jadinya sekali lagi tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," kata dia lagi.