Kamis, 17/09/2020 20:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara (BP) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Agus Susanto mengatakan, sudah 11,8 juta data penerima divalidasi untuk menerima bantuan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
"Dalam tiga minggu kami sudah mengumpulkan sebanyak 14 juta, namun yang telah kami validasi terdapat 11,8 juta," ujar Agus Susanto dalam kegiatan Diskusi Media (Dismed) Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk `Bantuan Subsidi Upah dan Prakerja, Untuk Siapa?` secara daring pada Kamis (17/9).
Menurut dia, data yang diserahkan telah melalui validasi yang dilakukan oleh BP Jamsostek dalam tiga minggu terakhir, sesuai dengan data yang dimiliki oleh para peserta.
Tujuannya ialah untuk mendukung program BSU yang diberikan kepada pekerja yang terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kemenaker: Tersedia Rp9,6 Triliun Bantuan Subsidi Upah Buruh Imbas Kenaikan BBM
Vaksinasi Merata dan Setara, dr. Reisa: Harus Menjangkau Lansia
Komite PEN Setujui Perluasan Cakupan BSU Dengan Penyesuaian Syarat Penerima
"Semua validasi dan memberikan data penerima bantuan subsidi upah yang diberikan pelaksana pembayarannya," jelas dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang menyebut proses validasi penerima program BSU akan dilakukan selama empat hari.
Pengecekan secara mendalam akan dilakukan oleh Kementerian ketenagakerjaan, sebagai upaya menjamin BSU tepat sasaran.
"Ada proses selama empat hari yang kami lakukan untuk mengecek kelengkapan persyaratan penerima manfaat program ini," terang Haiyani.
Menurut dia, proses ini dilakukan agar penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, penerima manfaat dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pekerja yang terdampak dari pandemi saat ini.
Haiyani menambahkan, peran Kemenaker sangat penting mengingat instansi tersebut diberikan kewenangan oleh Kementerian Keuangan untuk memberikan validasi terakhir.
Kemnaker akan langsung mengajukan kepada KPPN secara langsung, untuk disalurkan kepada Bank Himbara yakni Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.
"Kalau sudah (rampung), dilakukan pengecekan melalui kami. Dalam proses sebelum dilakukan perintah pencairannya. Kita hanya proses kelengkapannya dan memastikan perintah pembayaran langsung ke KPPN ke Bank penyalur Himbara," ujar dia.
Hingga saat ini, BSU sudah memasuki gelombang pertama dan sampai pada batch ketiga. Terkait penyaluran Batch 1 sudah sebesar 99,32 persen, Batch 2 sudah sebesar 99,28 persen, dan Batch 3 sudah mencapai 40,9 persen.
"Terdapat kendala, karena ada beberapa rekening bank yang bermasalah, sehingga tidak bisa dilakukan transfer," tutur Haiyani.
Diskusi Media FMB9 dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang; Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin; Dirut BP Jamsostek, Agus Susanto; serta Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni P Purbasari.