Senin, 07/09/2020 07:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Turki mendesak Kosovo agar tidak membuka kedutaan besar di Yerusalem, dengan mengatakan hal itu akan merusak resolusi PBB dan merugikan perjuangan Palestina.
"Kami menyerukan kepada kepemimpinan Kosovo untuk mematuhi keputusan PBB untuk menahan diri dari langkah-langkah yang akan merusak status historis dan hukum Yerusalem dan juga dapat mencegah Kosovo untuk diakui oleh negara-negara lain di masa depan," bunyi pernyataan Kementerian Turki, dilansir Middleeast, Senin (07/09).
Pernyataan tersebut mengutip berbagai resolusi PBB yang menekankan bahwa masalah Palestina hanya dapat diselesaikan dengan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersebelahan secara geografis, dengan ibukotanya di Yerusalem Timur, berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967.
Pada hari Sabtu, Presiden Kosovar Hashim Thaci menulis sebuat pesan di akun twitternya dengan mengatakan bahwa ia akan menepati janjinya kepada PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Serbia Ogah Pindahkan Kedubes ke Yerusalem
Turki Kutuk Serangan Keji di Afghanistan Utara
Turki Mulai Produksi Massal Kapal Patroli Laut
"Saya menyambut baik pengumuman PM Israel Benjamin Netanyahu tentang niat tulus untuk mengakui Kosovo dan menjalin hubungan diplomatik. Kosovo akan menepati janjinya untuk menempatkan misi diplomatiknya di Yerusalem," tulisnya.
Juga di Twitter, Perdana Menteri Abdullah Hoti membuat janji yang sama.
Pemerintah Turki pun merasa kecewa mengetahui bahwa negara mayoritas Muslim mempertimbangkan langkah seperti itu, yang akan jelas merupakan pelanggaran hukum internasional.
Turki, salah satu negara pertama yang mengakui Kosovo pada 2008, telah memberikan dukungan sepenuh hati untuk pengakuan internasional Kosovo, tambah pernyataan itu.
"Namun, kami tidak merasa benar untuk membangun proses ini melawan hukum internasional dan terutama pada penderitaan rakyat Palestina, yang tanahnya sedang diduduki," tambah pernyataan itu.
Tanggapan Turki datang setelah para pemimpin Serbia dan Kosovar bertemu pekan lalu dalam dialog yang disponsori AS di Washington di mana mereka mencapai tonggak bersejarah - setuju untuk menormalkan hubungan ekonomi.
Serbia dan Kosovo menandatangani perjanjian terpisah dengan AS di mana Serbia setuju untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Kosovo dan Israel juga sepakat untuk menormalisasi hubungan dan menjalin hubungan diplomatik.