BMI Partai Demokrat Dukung Para Buruh Tolak Omnibus Law

Rabu, 26/08/2020 11:38 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Organ sayap Partai Demokrat, Bintang Muda Indonesia (BMI) menilai demonstrasi para buruh menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah bentuk idealisme dan konsistensi perjuangan kaum pekerja di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi jejak perjuangan teman-teman buruh itu. Ini adalah idealisme para buruh dalam memperjuangkan nasib kaum buruh," ujar Ketua Bidang Advokasi DPN BMI, Eben Eser Ginting, S.H, Rabu (26/8/2020).

Eben memahami, konsistensi para buruh ini penuh dengan cobaan. Sebab ada banyak pihak yang meminta dan mencegah agar para buruh tak melakukan aksi demo penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Namun semua cobaan itu ditangkis, karena materi RUU Omnibuslaw banyak memukul nasib buruh.

Eben menilai, Partai Demokrat sebagai partai satu-satunya yang menolak RUU Omnibuslaw jelas menjadi pilihan buruh kedepan, bila tak ingin nasibnya diberengus oleh kaum kapitalisme radikal.

"BMI tegas bersama Buruh sesuai dengan intruksi Partai Demokrat yang menolak RUU Omnibuslaw, kami mencita-citakan saatnya Presiden Joko Widodo kembali pada Buruh karena ia dipilih juga oleh suara Buruh maka tak mungkin kita membiarkan Presiden dibisiki oleh menteri-menteri berwatak inlender disekitarnya yang ingin memaksakan RUU Omnibuslaw," tegas Eben.

Dalam pengkaderan BMI, lanjut Eben, banyak terdapat teman-teman buruh sehingga BMI ikut merasakan ancaman berat bila RUU Omnibus Law disahkan menjadi undang-undang.

"Partai Demokrat dan BMI tak kan pernah lelah menjadi rumah aspirasi bagi teman-teman buruh, nasib mereka sudah berat, kami melihat menteri-menteri dan partai pendukung Jokowi harus dipertanyakan komitmennya pada buruh bila RUU ini tetap mereka perjuangkan," pungkas Eben Eser Ginting, S.H,.

TERKINI
Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2 Karier Moncer di Hollywood, Zendaya dan Tom Holland Saling Mendukung Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar Dunia Alami Krisis Guru, Ini Saran PGRI ke Pemerintah