Jum'at, 21/08/2020 06:42 WIB
Dubai, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) terus berusaha memulihkan semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran pada Kamis (21/8). AS yang sudah keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dua tahun lalu beralasan Iran melanggar pakta tersebut.
AS mengirimkan surat kepada 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang menuduh Teheran tidak patuh, yang berarti akan memulihkan embargo senjata terhadap Iran secara otomatis dalam 30 hari.
Dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB, Pompeo mengatakan Iran telah melanggar banyak batas sentral kesepakatan tanpa mengakui bahwa sebagian besar "non-kinerja" Iran datang hanya setelah Washington mundur.
"Merupakan kesalahan besar jika tidak memperpanjang embargo senjata ini. Ini gila! " ujar Pompeo kepada wartawan di PBB, mengkritik kesepakatan nuklir "sepihak, bodoh" yang dinegosiasikan mantan Presiden AS Barack Obama.
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Permohonann Palestina Menjadi Anggota Penuh PBB Dibahas DK Bersama Komite
Pengambilan kembali sanksi PBB akan memberlakukan kembali embargo senjata konvensional, melarang Iran mengembangkan rudal balistik yang mampu mengirimkan senjata nuklir, dan mengembalikan sanksi yang ditargetkan pada puluhan individu dan entitas.
Sanksi tersebut juga mengharuskan Iran menghentikan semua aktivitas terkait pengayaan nuklir dan pemrosesan ulang, termasuk penelitian dan pengembangan, dan melarang impor yang dapat berkontribusi pada kegiatan tersebut atau pengembangan sistem pengiriman senjata nuklir.
Negara-negara juga akan didesak untuk memeriksa pengiriman ke dan dari Iran dan diizinkan untuk menyita kargo yang dilarang.
Para diplomat mengatakan proses pemulihan sanksi PBB akan berantakan karena Rusia, China, dan negara-negara lain mempertanyakan legalitas langkah AS karena Washington tidak lagi mematuhi apa yang disebut Presiden Donald Trump sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada."
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Ravanchi mengatakan Teheran yakin bahwa Dewan Keamanan akan menolak langkah AS.
"Seorang anggota tetap Dewan Keamanan bertindak seperti anak kecil, diejek anggota komunitas internasional lainnya," katanya kepada wartawan setelah Pompeo berbicara.
Dilansir dari Reuters, Rusia, yang mengatakan tidak akan mengembalikan sanksi PBB, menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas Iran pada hari Jumat (21/8).
Tiga pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters minggu ini, Iran bertekad untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan nuklir, dengan harapan kemenangan saingan Trump dari Demokrat, Joe Biden dalam pemilihan presiden AS 3 November akan menyelamatkan pakta tersebut.
Biden, yang menjadi wakil presiden ketika pemerintahan Obama merundingkan kesepakatan itu, mengatakan akan bergabung kembali dengan kesepakatan itu jika Iran terlebih dahulu melanjutkan kepatuhan.
"Jika Iran kembali ke kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir, AS akan bergabung kembali dengan perjanjian dan membangunnya, sambil bekerja dengan sekutu untuk mendorong kembali tindakan destabilisasi Iran," kata juru bicara kampanye Biden Andrew Bates kepada Reuters.
Pemerintahan Trump membatalkan kesepakatan nuklir Iran, yang dirancang untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir, dengan alasan bahwa pembatasan pada aktivitas atom Iran tidak memadai.
Di bawah kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan utama Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan AS, Teheran berkomitmen untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi secara luas. (Reuters)