Sabtu, 18/07/2020 09:36 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Permohanan banding Kementerian Agama (Kemenag) atas gugatan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nomor 323 Tahun 2019, ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).
Karenanya, Ketua Umum Kesatuan Tour dan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba mendesak Kemenag untuk mencabut SK Dirjen mengenai Siskopatuh tersebut.
"Sudah jelas bunyi hasil pengadilan, SK Dirjen PHU ini harus dibatalkan," tegas Asrul pada Jumat (17/7) dalam konferensi pers di Jakarta.
Asrul mengatakan, pun bila lahirnya SK Dirjen PHU 323 guna mencegah pelanggaran penelantaran jemaah, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh First Travel, Arsul memandang regulasi umrah ini justru kontraproduktif.
Perlu Dukungan semua Pihak untuk Menekan Angka Perkawinan Anak
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan 12 Mei
Anggota DPR Pertanyakan Efektivitas BPKH dalam Pengelolaan Dana Haji
Dia menilai SK Dirjen PHU 323/2019 ini malah memicu timbulnya high cost, dan pintu masuk bagi berbagai macam penyimpangan.
"SK 323 yang menjadi objek gugatan, menurut kami cenderung menimbulkan hambatan dalam proses operasional penyelenggaraan umrah, yang sesungguhnya sudah berjalan dengan baik selama ini," ujar Asrul.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Sarikat Asosiasi Haji dan Umrah (Sathu), Fuad Masyhur menyebut SK Dirjen PHU 323/2019 terkesan diskriminatif. Pasalnya, dalam regulasi itu peserta dituntut membayar setoran awal.
"Kita bisa melihat ada banyak ribuan orang berwisata ke Eropa, Asia, maupun negara lain kan tidak ada kewajiban untuk menyetor, kok hanya umrah saja yang diwajibkan?" kata Fuad.
Karenanya, Fuad berharap putusan PTTUN ini dapat membuka peluang untuk merevisi aturan yang tidak sesuai, yang juga dinilai merugikan salah satu pihak.
Keyword : Kementerian Agama SK Dirjen PHU 323 Kesthuri Umrah Haji