Jum'at, 16/09/2016 11:45 WIB
Jakarta - Cara kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawa nama Presiden Joko Widodo dalam megaproyek reklamasi Teluk Jakarta sangat keterlaluan.
Sekretaris Jenderal ProDEM Satyo P mengatakan, kewibawaan dan marwah kepala negara menjadi taruhan akibat langkah Luhut yang sangat gegabah ini.
“Kalau begitu, Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/9).
Menyeret dan membawa nama Presiden jelas-jelas menjadi bencana bagi negara. Apalagi kebijakan yang dilakukan telah cacat hukum, yakni reklamasi teluk Jakarta.
JK Laporkan Rismon Terkait Tudingan Ijazah Jokowi
Dewas KPK Panggil Jaksa yang Tak Hadirkan Bobby Nasution di Sidang
KSOP Cirebon dan Gamatara Trans Ocean Shipyard Kerjasama Penyewaan Lahan
Sebelumnya, Luhut mengaku sudah mendapat perintah Presiden Jokowi dan berkordinasi dengan Ahok dalam melanjutkan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Ya pasti, itu perintah presiden, bahwa nelayan harus diurus," katanya.
Keyword : Luhut Ahok Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi