Jum'at, 16/09/2016 11:45 WIB
Jakarta - Cara kerja Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membawa nama Presiden Joko Widodo dalam megaproyek reklamasi Teluk Jakarta sangat keterlaluan.
Sekretaris Jenderal ProDEM Satyo P mengatakan, kewibawaan dan marwah kepala negara menjadi taruhan akibat langkah Luhut yang sangat gegabah ini.
“Kalau begitu, Presiden ikut ditarik oleh Ahok dan Menko Maritim Luhut Panjaitan masuk jurang pelanggaran hukum," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/9).
Menyeret dan membawa nama Presiden jelas-jelas menjadi bencana bagi negara. Apalagi kebijakan yang dilakukan telah cacat hukum, yakni reklamasi teluk Jakarta.
Korupsi Kuota Haji, Pengacara Terdakwa Minta Jokowi Dihadirkan di Sidang
Soft Deklarasi Kesiapan Kubu Jokowi Berpisah dengan Prabowo di Pilpres 2029
Budi Arie Bicara Pemilu Dipercepat, Begini Respon Ketua DPR
Sebelumnya, Luhut mengaku sudah mendapat perintah Presiden Jokowi dan berkordinasi dengan Ahok dalam melanjutkan megaproyek reklamasi Teluk Jakarta.
"Ya pasti, itu perintah presiden, bahwa nelayan harus diurus," katanya.
Keyword : Luhut Ahok Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi