Rabu, 01/07/2020 17:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Husni menyatakan kinerja Kementerian Sosial dalam memberikan bantuan masyarakat di tengah meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) sudah bagus.
Ia menilai terdapat kendala mengenai data kemiskinan yang perlu diperbaiki.
“Hari ini mudah-mudahan kita membuat sejarah baru dalam rapat kita dengan mitra bahwa dari masa ke masa masalah pendataan kemiskinan selalu menjadi masalah yang harus segera diselesaikan,” tegas Husni dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Legislator dapil Sumatera Utara I itu mengatakan, data kemiskinan sudah harus selesai pada tahun 2021 mendatang, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak jelas mengenai nasibnya di Indonesia.
DPR Dukung Kolaborasi Tingkatkan Kualitas SDM Kesehatan
DPR Desak Pemerintah Format Ulang Tata Kelola Niaga Migas
DPR Dukung Pemerintah Buat Rencana Induk Nasional di Bidang Kesehatan
“Tahun depan kalau bisa sudah segera diselesaikan kasihan masyarakat jika tidak jelas nasibnya,” imbuh Husni.
Lebih lanjut Anggota Komisi VIII DPR RI Anisah Syakur menilai penyebab tidak berkembangnya data kemiskinan di Indonesia akibat operator desa atau kelurahan yang tidak memberikan data-data secara valid kepada Dinas Sosial (Dinsos) di setiap tingkat daerah.
“Data kemiskinan ini ngaco akibat operator desa tidak memberikan data yang valid kepada Dinsos. Hal tersebut karena mereka itu tidak digaji, jadi ngasih (data)nya asal-asalan saja, tidak sesuai dengan kenyataan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Anisah manyampaikan operator desa harus diberikan insentif gaji agar meningkatkan semangat dalam bekerja sehingga data-data kemiskinan yang dibutuhkan menjadi tepat.
“Makanya operator desa itu harus digaji agar mereka itu semangat jika tidak datanya sulit untuk benar,” tutup legislator dapil Jawa Timur II itu.
Keyword : Warta DPR Komisi VIII DPR Data Bansos Kemensos