Kamis, 11/06/2020 07:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Terlepas dari dampak ekonomi dan sosial dari pandemi covid-19, Kementerian Listrik Mesir mengumumkan bahwa harga listrik akan meningkat 19 persen bulan depan.
Dilansir Middleeast, keputusan ini adalah kenaikan harga ketujuh sejak pemerintah Presiden Abdel Fattah Al-Sisi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014 lalu.
Sebelumnya, pandemi covid-19 dikabarkan telah menekan anggaran pemerintah karena pariwisata global terhenti, yang mengarah pada pengurangan cadangan devisa.
Kementerian Listrik dan Energi Terbarukan Mesir telah mengumumkan sebelumnya bahwa mereka akan menaikkan tarif listrik pada tahun fiskal 2019-2020 mulai Juni dengan antara 3,7 persen dan 39 persen untuk rumah tangga, tergantung pada tingkat konsumsi; dan antara 6,6 persen dan 21,7 persen untuk bisnis.
Hingga Desember, Pemerintah Pastikan Tarif Listrik Non Subsidi Tidak Naik
Tarif Listrik Triwulan 2 Tidak Naik, PLN Pastikan Kelistrikan Andal
Terdampak Tarif Listrik, Pelaku IKM Dipersilakan Pindah Golongan
Dalam konteks terkait, Menteri Keuangan Mohamed Maait mengatakan kemarin bahwa hampir 130 miliar pound Mesir ($ 8,66 miliar) "lenyap" dari PDB negara itu sebagai akibat dari virus corona baru.
Mesir sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka akan menghapus subsidi listrik seluruhnya pada tahun 2022, karena pemerintah terus menerapkan langkah-langkah penghematan ketat sebagai bagian dari rencana reformasi ekonominya.
Kenaikan dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Mesir untuk reformasi ekonomi yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sesuai dengan perjanjian pinjaman negara.
Otoritas keuangan juga memperkenalkan PPN untuk pertama kalinya tahun lalu, meningkatkan biaya barang yang tak terhitung jumlahnya; secara bersamaan memotong subsidi negara untuk bahan bakar , listrik, dan air .
Mesir sejauh ini telah mencatat 36.826 kasus virus corona dan 1.036 kematian, menurut situs web Worldometer yang berbasis di AS . Namun, jumlah sebenarnya diperkirakan akan jauh lebih tinggi, di tengah klaim penutupan pemerintah.