Rabu, 10/06/2020 16:25 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Rusia dan China mulai mengajukan perkara di PBB terhadap klaim Washington untuk memicu kembalinya semua sanksi terhadap Iran di Dewan Keamanan, dengan Moskow meminta pendapat hukum internasional berusia 50 tahun untuk membantah langkah tersebut.
Dilansir Middleeast, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan diplomat top pemerintah China, Wang Yi, keduanya menulis surat kepada dewan beranggotakan 15 orang dan ketua PBB Antonio Guterres ketika Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi berdasarkan perjanjian nuklir Iran, bahkan meskipun Washington keluar dari perjanjian pada 2018 tersebut.
Lavrov menulis dalam surat 27 Mei, dipublikasikan minggu ini, bahwa Amerika Serikat konyol dan tidak bertanggung jawab. "Ini benar-benar tidak dapat diterima dan hanya berfungsi untuk mengingat pepatah Inggris yang terkenal tentang memiliki kue seseorang dan memakannya," ujarnya.
Washington telah mengancam akan memicu kembalinya sanksi PBB terhadap Iran jika Dewan Keamanan tidak memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada Oktober di bawah kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia untuk mencegahnya mengembangkan senjata nuklir.
AS Segera Umumkan Lebih Banyak Sanksi pada Junta Myanmar
Sanksi Baru AS Target Sektor Perdagangan Minyak Iran
AS Sanksi Enam Anggota Senior Media yang Dikelola Iran
Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengatakan pekan lalu bahwa rancangan resolusi embargo akan segera diedarkan.
Kekuatan veto Dewan Rusia dan China telah mengisyaratkan mereka menentang penerapan kembali embargo senjata terhadap Iran. Jika mereka memblokir resolusi yang dirancang AS, maka Washington harus menindaklanjuti ancaman-ancaman snapbacknya.
"Amerika Serikat, yang tidak lagi menjadi peserta JCPOA (kesepakatan nuklir) setelah berjalan menjauh darinya, tidak memiliki hak untuk meminta Dewan Keamanan memberi sanksi Iran," tulis Wang dalam suratnya tanggal 7 Juni.
Kesepakatan nuklir Iran 2015, diabadikan dalam resolusi PBB, memungkinkan untuk pengembalian sanksi terhadap Iran, termasuk embargo senjata, jika Iran melanggar kesepakatan. Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan pada tahun 2018, menyebut perjanjian dari kepresidenan Barack Obama sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada."
Lavrov mengutip pendapat Pengadilan Internasional tahun 1971, yang menemukan bahwa prinsip dasar yang mengatur hubungan internasional adalah bahwa "pihak yang menolak atau tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak dapat diakui sebagai mempertahankan hak yang diklaim berasal dari hubungan tersebut."
Iran telah melanggar bagian dari perjanjian nuklir dalam menanggapi penarikan AS dan penerapan kembali sanksi Washington .
Amerika Serikat berpendapat bahwa itu masih dapat memicu kembalinya sanksi karena resolusi PBB 2015 masih menyebutkannya sebagai peserta. Para diplomat mengatakan Washington kemungkinan akan menghadapi pertempuran yang sulit dan berantakan.
Keyword : Sanksi ASRepublik IranRusia-China