Sabtu, 10/09/2016 07:23 WIB
Jakarta - Pergantian kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang saat ini resmi dijabat oleh Komjen Pol Budi Gunawan mengemban cita-cita presiden Joko Widodo dalam mendorong kebijakan-kebijakan strategis untuk meningkatkan ekonomi nasional. Peneliti senior LIPI, Prof. (Ris) Dr. Hermawan Sulistyo menyebut bahwa ekonomi pasar bebas ASEAN harus dilakoni oleh BIN sebagai prioritas utama, di samping tetap menjalankan berbagai aspek lainnya dalam rangka menjaga stabilitas nasional.
“BIN tidak bisa hanya menekankan aspek militer saja, melainkan keseluruhan aspek. Namun karena SDM kita yang terbatas, maka harus ada skala prioritas yaitu prioritas ekonomi. Intelijen ekonomi harus mampu bertarung ke luar, khususnya menghadapi pasar bebas ASEAN,”ujarnya di sela-sela diskusi publik PARA Syndicate yang bertajuk “Pergantian Kepala BIN : Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer”, Jumat (9/9).
Pria yang akrab dipanggil Mas Kiki ini menyatakan bahwa afiliasi terbuka yang dimiliki ASEAN terhadap Cina dewasa ini tidak seyogyanya disikapi negatif. Tenaga kerja dari luar yang datang secara besar-besaran terutama dari Cina, menuntut masyarakat Indonesia untuk bertarung secara fair di segala lini. BIN yang dalam hal berfungsi sebagai lembaga intelijen negara diharapkan mampu memetakan sektor-sektor mana yang dapat memberikan nilai tambah untuk perekonomian Indonesia.
“Jika ASEAN sudah punya economy cooperation secara terbuka dengan Cina, kita tidak boleh mengeluh, melainkan harus mampu tampil untuk bertarung. Tugas BIN adalah memastikan sektor mana yang dapat mereka [red: Cina] tembus, dan sektor mana yang kita cukup fairable untuk bertarung,” terang Kiki.
Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar
Prof. Yudian: BPIP Bersama Stakeholder Berkewajiban Lakukan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kebakaran Toko Bingkai Mampang, Polisi Sebut Tak Ada Pintu Darurat
Meskipun ruang lingkup BIN cukup luas, namun menurut Kiki, BIN dalam kapasitasnya sebagai badan intelijen hanya berwenang untuk memberikan saran-saran kebijakan kepada presiden serta penyelenggara intelijen negara lainnya, seperti intelijen TNI, intelijen polisi, intelijen kejaksaan, intelijen kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. “Fungsi intelijen hanya sebatas saran kebijakan. Seperti misalnya jika berada di ranah CJS (Criminal Justice System), maka kewenangan melakukan penahanan ada di tangan polisi dan jaksa. Sedangkan untuk mengambil kewenangan berperang, berada di tangan TNI,” tutupnya.