Jum'at, 20/03/2020 08:31 WIB
Tel Aviv, Jurnas.com - Ratusan warga Israel melakukan protes terhadap kediktatoran yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah melarang pertemuan karena wabah virus corona.
Para pengunjuk rasa berkumpul di depan Knesset, parlemen Israel, pada Kamis (19/3) untuk mengecam langkah Netanyahu dan sekutu-sekutunya menutup pengadilan dan parlemen.
Langkah tersebut disebut sebagai siasat untuk menunda persidangan yang sudah lama ditunggu-tunggu atas tuduhan penyuapan, penipuan dan pelanggaran kepercayaan.
Para pengunjukrasa memegang spanduk, bertuliskan "Tidak untuk kediktatoran" dan "menteri kejahatan," mendesak Netanyahu untuk mengizinkan persidangan dilanjutkan.
Tewaskan 33.000 Warga Palestina, Israel Masih Terus Memborbardir Gaza
Perpecahan dalam Koalisi Israel Menunjukkan Kembalinya Politik Seperti Biasa
Warga Lampiaskan Kemarahan kepada Netanyahu Lewat Pejabat yang Kunjungi RS
Dilansir dari Press TV, Netanyahu memimpin pemerintahan sementara setelah gagal mendapatkan mayoritas dalam tiga pemilihan umum dalam satu tahun.
Pemimpin oposisi Benny Gantz sudah diberi mandat untuk membentuk pemerintahan baru, tetapi kebijakan sementara di rumah Netanyahu karena pendemi virus corona di wilayah pendudukan membuat pergantian kantor secara efektif menjadi mustahil.
Sebanyak 573 kasus infeksi diidentifikasi sejauh ini termasuk 74 warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki dan belum ada yang dikabarkan meninggal. Karena itu, tidankan Netanyahu yang mirip dengan penguncian penuh dinilai telalu jauh.
Polisi Israel mengatakan telah melakukan beberapa penangkapan selama protes Kamis (19/3). Mereka juga menghalangi pergerakan mobil dan konvoi pengunjuk rasa yang berusaha mendekati gedung Knesset.
Partai oposisi Biru dan Putih bereaksi dengan marah terhadap keputusan Rabu oleh pembicara Knesset Yuli Edelstein untuk memberhentikan kursi legislatif karena perintah Netanyahu terkait virus.
Yair Lapid, seorang tokoh senior dalam partai itu, mengatakan langkah itu, serta penutupan pengadilan untuk diduga menunda persidangan korupsi Netanyahu, menunjukkan bahwa Israel telah secara efektif berubah menjadi kediktatoran yang dipimpin oleh kelompok yang tidak dipilih.
"Tidak ada cabang yudisial di Israel. Tidak ada cabang legislatif di Israel. Hanya ada pemerintahan yang tidak dipilih yang dipimpin oleh orang yang kalah dalam pemilihan," kata Lapid dalam pesan video.