Senin, 09/03/2020 14:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membuka kran dialog seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat untuk memberi masukan terkait RUU Omnibus Law (Cipta Kerja).
Kata Hasto, PDIP mendukung pemerintah dalam membuka diri dan berdialog dengan semua pihak yang berkepentingan dengan omnibus law.
Hal itu dikatakan Hasto menjawab pertanyaan wartawan usai menerima jajaran Partai Buruh Australia yang berkunjung ke kantor pusat partai itu, di Jakarta, Senin (9/3/2020).
Sebagai pengusung pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, PDIP tentu mendukung RUU Omnibus Law, karena substansi RUU memiliki niatan baik dalam mewujudkan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Itu merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi.
Hasto PDIP: Syarat Calon Kepala Daerah Taat Konstitusi dan Jujur
KPK Bantah Sekjen PDIP Yang Sebut Harun Masiku Jadi Korban
KPK Bantah Sekjen PDIP Yang Sebut Harun Masiku Jadi Korban
Kendati mendukung, lanjut Hasto, PDIP sangat sadar ada berbagai aspirasi menyangkut substansi RUU itu.
"Maka kami mendengar, partai membuka diri terhadap dialog. Karena banyak yang sebenarnya menerima informasi tidak tepat atas RUU Cika tersebut sehingga ada kepentingan-kepentingan politik yang menunggangi pembahasan omnibus law ini," kata Hasto.
Apalagi, PDIP juga memiliki konstituen dari kalangan buruh. Sehingga wajib bagi PDIP untuk menaruh perhatian.
"Kami akan memastikan jangan sampai kepentingan tenaga kerja kita dikorbankan karena hal tersebut," imbuhnya.
"Tetapi kami menyakini komitmen Presiden Jokowi, karena beliau sebagai pemimpin rakyat yang muncul dari bawah, orientasi Pak Jokowi berbeda dengan (pemimpin, red) yang lain dalam menjalankan perintah Konstitusi itu," tambahnya.
Terkait rencana aksi massa seperti `Gejayan Memanggil`, Hasto menegaskan lagi bahwa ada komitmen dialog dari PDIP. Termasuk dengan berbagai konfederasi buruh. PDIP bahkan akan membentuk tim khusus yang menangani isu RUU ini termasuk menyerap aspirasi yang ada," ucap Hasto.
Diingatkan Hasto, kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang aspiratif, mendahulukan dialog. Sehingga hal ini seharusnya menjadi landasan bagi semua pihak jika ingin bersama-sama menciptakan disain penciptaan lapangan kerja sebagai perintah Konstitusi.
"Maka terkait perbedaan tafsir, harus didialogkan bersama-sama. Toh RUU ini belum final. Beberapa perubahan masih terjadi. Maka dengan dialog itulah kami akan memasukkan apa yang menjadi concern masyarakat," tuntas Hasto.
Keyword : RUU Omnibus LawSekjen PDIP