Kamis, 16/01/2020 12:40 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan reformasi total terhadap industri asuransi. Meski demikian, Presiden menampik perintah ini terkait kasus Jiwasraya.
"Industri keuangan yang non bank, baik itu asuransi dan dana pensiun, itu memerlukan sebuah reform, perbaikan-perbaikan dari sisi pengaturan, pengawasan, maupun permodalan," ujar Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2020 di Jakarta, Kamis (16/01/2020).
Presiden menambahkan, sudah lama para lembaga jasa keuangan nonbank tidak melakukan pembaruan. Padahal, reformasi pernah dilakukan pada era 2000-2005 yang menyasar para lembaga jasa keuangan perbankan. Kala itu, menurut Jokowi, reformasi menghasilkan stabilitas perbankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Presiden meminta reformasi dilakukan secara menyeluruh. Di sisi lain, ia ingin reformasi ini tidak hanya dilakukan oleh wasit industri keuangan, namun pemerintah juga harus mendukung melalui kementerian/lembaga terkait.
May Day 2024, Jokowi: Kita Teruskan Semangat Juang Buruh
Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas Relokasi Warga Gunung Ruang
DPR Dukung Rencana Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online
"(Reformasi) perbankan di 2000-2005 pernah dilakukan. Nah, sektor (lembaga keuangan nonbank) ini juga diperlukan, sehingga pengaturan, pengawasan, dan permodalan bisa lebih baik lagi," ujarnya.
Kendati begitu, orang nomor satu di Indonesia itu menampik bila reformasi ini dilakukan sebagai buntut maraknya masalah di asuransi nasional. Misalnya, dimulai dari PT Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, Jiwasraya, hingga yang teranyar PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri.
"Hahaha tidak ya, kebetulan karena pas ada peristiwa Jiwasraya, tapi tidak, tapi memang memerlukan itu (reformasi)," tegasnya.