Selasa, 07/01/2020 07:01 WIB
Baghdad, Jurnas.com - Ulama berpengaruh Irak, Muqtada al-Sadr, mengatakan, jika pasukan Amerika Serikat (AS) tidak meninggalkan negara itu, Irak akan berubah menjadi Vietnam baru untuk Washington.
Sadr, yang memimpin blok terbesar di parlemen, mengatakan dalam sebuah surat kepada majelis bahwa resolusi parlemen menyerukan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing tidak cukup jauh.
"Saya menganggap ini sebagai tanggapan yang lemah tidak memadai terhadap pelanggaran AS terhadap kedaulatan Irak dan eskalasi regional," surat itu berbunyi.
Sadr mengatakan perjanjian keamanan dengan AS harus segera dibatalkan, kedutaan AS harus ditutup, pasukan AS harus diusir dengan cara yang memalukan, dan komunikasi dengan pemerintah Washington harus dikriminalkan.
Kasus Subversi Pemilu Trump Terhenti, Permasalahan Hukum Sekutunya Meningkat
Trump Habiskan Banyak Uang untuk Biaya Hukum; Biden Pimpin Penggalangan Dana
Rebut Suara Haley, Biden Siapkan Tempat Khusus bagi Pesaing Kuat Trump
"Akhirnya, saya menyerukan secara khusus pada kelompok-kelompok perlawanan Irak dan kelompok-kelompok di luar Irak lebih umum untuk segera bertemu dan mengumumkan pembentukan Legiun Perlawanan Internasional," katanya.
Perdana Menteri sementara Irak, Adel Abdul-Mahdi mengatakan negaranya dan AS harus bekerja sama dalam menerapkan penarikan semua pasukan asing dari negara itu.
Abdul-Mahdi membuat pernyataan ketika berbicara dengan duta besar AS Matthew Tueller, setelah anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui undang-undang yang menuntut penarikan semua pasukan militer asing yang dipimpin AS dari negara tersebut.
Pada Senin (6/1), Abdul-Mahdi juga berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel tentang resolusi parlemen Irak yang menyerukan semua pasukan asing untuk meninggalkan negara itu.
Pemungutan suara parlemen Minggu (5/1) diadakan sebagai tanggapan atas serangan udara Washington pada hari Jumat yang membunuh Letjen Iran Qassem Soleimani, dan komandan kedua dari Mobilisasi Populer Unit (PMU) Irak, Abu Mahdi al-Muhandis.
AS, yang didukung oleh Inggris, menginvasi Irak pada tahun 2003. Mereka mengklaim bahwa bekas rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Namun, hingga kini belum ditemukan senjata yang diklaim tersebut.
Penjajah mengundurkan diri dari Irak, setelah hampir sembilan tahun kampanye militer yang menelan biaya puluhan ribu jiwa Irak.
Namun, koalisi militer pimpinan AS, kembali ke negara Arab pada tahun 2014, ketika kelompok teroris Daesh Takfiri melepaskan kampanye penghancuran di sana.
Laporan yang tersebar luas mengatakan operasi yang dipimpin Washington sebagian besar menyelamatkan para teroris dan, sebaliknya, menyebabkan kematian warga sipil dan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur Irak.
Pasukan militer Irak, yang didukung pasukan sukarelawan PMU, berhasil membebaskan semua wilayah yang dikuasai Daesh, sebagian berkat bantuan penasihat militer yang efektif dari negara tetangga Iran.
Baghdad mengumumkan berakhirnya kampanye anti-Daesh pada tahun 2017.
Letnan Jenderal Soleimani adalah tokoh internasional yang memainkan peran utama dalam mempromosikan keamanan di negara-negara kawasan, khususnya di Irak dan Suriah.