Jum'at, 20/12/2019 08:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Pris Polly Lengkong mengatakan, selama ini pemerintah tidak pernah mengajak para pemulung dalam penyelesaian masalah sampah plastik yang kini seakan menjadi hal menakutkan di negeri ini.
Menurutnya, pemerintah tidak tahu bahwa para pemulung ini yang justru lebih tahu mengenai karakteristik sampah plastik ini dan cara penanganannya.
“Pemerintah tidak mau berkolaborasi dengan pemulung untuk mengatasi masalah sampah plastik ini. Seharusnya pemerintah berkolaborasi saja dengan pemulung, regulasi, dan pabrikan. Tapi itu tidak dilakukan,” kata Pris di Kantor Badan Pengurus Pusat IPI, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Yang ada, kata Pris Polly, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan air minum kemasan botol plastik sekali pakai (PET) karena merasa punya wewenang untuk membuat regulasi itu. Karena regulasi yang dibuat itu tidak mempertimbangkan masukan-masukan dari bawah, maka kebijakan itu hanya menjadi solusi bagi sebagian pihak saja dan tidak untuk semua pihak.
Gempa Garut terasa hingga Jakarta, Sabtu Malam
MUI DKI Jakarta 2023-2028 Gelar Mukerda Pertama
Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar
“Pemerintah membuat regulasi-regulasi yang menurut kami tidak memihak ke kami. Apalagi dalam pembuatan regulasi, pemerintah tidak pernah melibatkan IPI. Padahal pemulung itu lebih tau bagaimana kondisi riilnya di lapangan dan paham apa yang dilakukan terhadap sampah-sampah plastik itu,” ucapnya.
Menurut Pris Polly, dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan air kemasan PET, itu artinya pemerintah sama sekali tidak pernah menghargai apa yang telah diberikan para pemulung itu terhadap negeri ini. Padahal, selain berperan dalam pengurangan sampah plastik, para pemulung secara tidak langsung telah memberikan kontribusinya dari sisi perekonomian, di mana sampah-sampah plastik yang mereka pungut itu akan digunakan kembali oleh industri-industri berbahan dasar plastik.
"Setidaknya itu kan sudah membantu kelangsungan hidup industri-industri tersebut dengan semua para pekerja yang ada di industri itu. Artinya, secara tidak langsung juga ikut menciptakan lapangan kerja melalui industri berbahan dasar plastik itu,” tuturnya.
Pris Polly mengutarakan bahwa sampah botol air minum kemasan itu justru seharusnya tidak dilarang karena bisa menciptakan circular economy yang bisa mempekerjakan banyak orang, termasuk yang menghidupi para pemulung ini.
Tidak hanya pemulung, ada juga pekerjaan ikutan yang bisa menampung sebanyak 3% dari masyarakat menganggur di seluruh Indonesia yang bisa direkrut untuk membersihkan sampah botol plastik kemasan ini. Mereka ini direkrut untuk membersihkan botol plastik dari label dan tutupnya.
“Nah, ini yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah selama ini yang akhirnya dengan seenaknya mengeluarkan kebijakan pelarangan itu,” ujarnya.
Jika tadinya para pemulung dilibatkan dalam perumusan kebijakan penanganan sampah plastik itu, Pris Polly yakin akan keluar sebuah kebijakan yang menjadi solusi bagi semua pihak, baik dari segi lingkungannya maupun sisi ekonominya
Karena menurutnya, seharusnya pemerintah bukan malah mematikan kelangsungan hidup para pemulung seperti yang ada saat ini, tapi justru harus dilakukan pembinaan dari sisi sumber daya manusianya, serta membantu untuk medukung pengembangan komunitas pemulung dalam satu kawasan industri pemulung (KIP) seperti yang tengah dikembangkan IPI saat ini.
“Yang dilakukan pemerintah justru seharusnya membantu untuk menyediakan mesin-mesin press bagi para pemulung agar mereka mau lebih semangat lagi bekerja. Karena dengan keberadaan mesin press ini, nilai jual sampah plastik para pemulung ini bisa lebih mahal lagi. Tentu ini akan membuat penghasilan mereka bertambah dan memotivasi mereka untuk bisa lebih banyak mengumpulkan sampah-sampah plastik ini,” katanya.
Begitu juga dengan di Indonesia timur, di mana industri atau pabrik daur ulang tidak ada sama sekali di sana. Menurut Pris Polly, pemerintah juga seharusnya ikut membantu dalam penyediaan infrastruktur itu di sana, sehingga pemulung di daerah Indonesia timur siap menjadi penyalur sampah daur ulang.
"Jika itu dilakukan pemerintah, justru bisa membantu mengurangi pengangguran di sana dan juga semakin meningkatkan ekonomi para pemulung juga,” pungkasnya.
Keyword : Sampah Plastik Ikatan Pemulung