Sabtu, 23/11/2019 07:54 WIB
Beirut, Jurnas. com - Hizbullah menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai penghalang utama pembentukan pemerintahan di Lebanon, yang sangat membutuhkan stabilitas politik.
Demikian kata Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Lebanon, Sheikh Naim Qassem dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Jumat (22/11) waktu setempat.
"Hambatan pertama dalam pembentukan pemerintah Lebanon adalah AS, karena menginginkan pemerintah yang menyerupai AS dan kami ingin pemerintah yang menyerupai rakyat Lebanon," katanya.
Para pejabat AS melakukan kontak langsung dengan para politisi dan pejabat Lebanon, kata pejabat itu, dengan mengatakan, "Biarkan mereka meninggalkan kami sendirian agar bisa mencapai pemahaman di antara kami sendiri. Semakin mereka campur tangan, semakin mereka menunda solusinya."
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Dwayne Johnson Rahasiakan Pilihannya untuk Pilpres 2024 AS Mendatang
Film Badarawuhi Di Desa Penari Tayang di USA, Ini Harapan Produser Manoj Punjabi
Negara di mana koeksistensi berbagai sekte agama sudah mengubah persatuan menjadi alat utama untuk mencegah perselisihan internal tidak akan hilang dari kesengsaraan ekonomi dan politik yang sedang berlangsung kecuali campur tangan asing padam.
Perdana Menteri Lebanon, Sa`ad Hariri mengundurkan diri pada akhir Oktober di tengah protes nasional terhadap korupsi dan kesulitan ekonomi yang telah dimulai awal bulan itu.
Sebelumnya, Selasa (19/11), demonstran menutup jalan-jalan menuju parlemen di ibukota Beirut. Bentrokan besar dilaporkan hari itu antara pasukan keamanan dan sekelompok pengunjuk rasa yang berusaha masuk ke parlemen.
Sambil menyatakan harapan tak terjadi perang saudara di Lebanon, Qassem memperingatkan, "Kami memiliki informasi tentang upaya AS untuk menciptakan beberapa masalah keamanan."
Ia meyakinkan bahwa Hizbullah bertekad tidak akan jatuh ke dalam pertikaian yang diinginkan AS
Hizbullah membela Lebanon terhadap dua perang yang dilakukan Israel, sekutu regional terdekat AS, pada 2000-an. Pertahanan heroik serta oposisi keras kelompok terhadap intervensi asing dalam urusan internal Lebanon membawanya menjadi pemangku kepentingan utama di bidang politik dan militer negara itu.
Kementerian Keuangan Lebanon mengatakan, utang nasional meningkat sekitar USD85 miliar, menyumbang lebih dari 150 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara Bank Dunia juga mengatakan lebih dari 25 persen rakyat Lebanon hidup dalam kemiskinan.
Gedung Putih dan sekutu Teluk Persia menjatuhkan sanksi pada aset ekonomi Lebanon dan orang-orang yang diduga kerasa melakukan kerja sama dengan Hizbullah.