Rabu, 13/11/2019 07:53 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo tengah mengupayakan pencegahan alih fungsi lahan dengan data tunggal lahan pertanian dalam jangka pendek.
"Data pertanian itu harus satu, sehingga data yang dipegang Presiden, Gubernur, Bupati, Camat sampai kepala desa semuanya sama. Termasuk masalah lahan dan produksi," ujar Syahrul kemarin.
Menurut Syahrul, data yang akurat bisa melahirkan banyak program tepat guna dan tepat sasaran untuk para petani di seluruh Indonesia.
Karena itu, Syahrul berharap tak ada lagi kekacauan data lahan baik yang dipegang Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian dan lembaga lain.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Hakim Heran BAP Saksi Kasus SYL Bocor ke Pejabat Kementan
KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor
"Rujukan kita adalah BPS. Jadi datanya harus satu. Tidak boleh tumpang tindih soal data. Pemerintah juga terus mendorong pemda jangan terlalu mudah memberikan rekomendasi alih fungsi lahan," ujarnya.
Berdasarkan rillis BPS 2018, melaui data yang diambil citra satelit melalui skema Kerangka Sampel Area (KSA), luas lahan baku sawah di Indonesia mengalami penurunan menjadi 7,1 juta hektare. Padahal pada 2013 mencapai 7,75 juta hektare.
"Yang jelas, kami di kementan dalam 100 hari ini ingin memiliki kejelasan lahan yang akan panen di mana saja, seperti apa kemampuan kita. Kita kan harus jamin bisa beri makan 267 juta. Maka itu menjadi langkah besar, tidak boleh melihat itu sebagai masalah kecil," katanya.
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, menjelaskan, pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, bisa dikenakan pidana sanksi penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun atau denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp5 miliar.
"Saya minta pemerintah daerah memiliki komitmen yang sama dalam mempertahankan lumbung pangan daerah, dengan memoertahankan lahan pertanian," tegas Syahrul.
Namun, konversi ini juga bisa dilakukan selama ada rekomendasi yang dikeluarkan Dinas Pertanian dengan syarat memiliki surat kesiapan menyediakan lahan pengganti terhadap lahan yang dikonversi tersebut.
Kementan sendiri sudah secara aktif melakukan upaya pencegahan alih fungsi lahan secara masif melalui pemberian insentif bagi pemilik lahan, diantaranya dengan memberikan berbagai bantuan saprodi seperti alat mesin pertanian, pupuk, dan benih bersubsidi.