Selasa, 29/10/2019 11:10 WIB
Seoul, Jurnas.com - Jepang dan Korea Selatan (Korsel) membantah laporan yang menyebutkan bahwa kedua negara berencana membangun program ekonomi bersama, yang bertujuan meredakan ketegangan terkait kerja paksa dalam Perang Dunia Kedua.
Mengutip kantor berita Kyodo, pada Senin (28/10) kemarin, Korsel dan Jepang mempertimbangkan sebuah program yang melibatkan perusahaan-perusahaan dari kedua negara.
Tetapi dikabarkan pemerintah Jepang tidak akan menyediakan dana sesuai dengan posisinya, dan bersikeras bahwa klaim atas kerja paksa telah diselesaikan dalam perjanjian 1965.
Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga mengatakan bahwa laporan itu tidak benar. Kementerian luar negeri Korea Selatan juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa itu "tidak benar".
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara
Kalah Telak dari Oposisi, Presiden Korea Selatan Diserukan Ubah Gaya Kepemimpinannya
Kalah Telak dari Oposisi, Presiden Korea Selatan Diserukan Ubah Gaya Kepemimpinannya
"Sambil menghormati putusan pengadilan, pemerintah (Korea Selatan) terbuka untuk menemukan cara-cara yang masuk akal yang dapat diterima oleh para korban dan rakyat kedua negara, dan terus berkomunikasi dengan otoritas diplomatik Jepang," kata pernyataan Korea Selatan pada Selasa (29/10).
Suga menolak berkomentar apakah ide untuk program semacam itu mungkin ada dalam surat dari Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, yang diberikan kepada Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pekan lalu.
Hubungan bilateral Korea Selatan dan Jepang baru-baru ini memburuk sejak beberapa dekade terakhir, yang diakibatkan oleh sejarah pahit penjajahan Jepang 1910-45 di semenanjung Korea, mobilisasi tenaga kerja paksa di perusahaan-perusahaan Jepang, dan banyak perempuan Korea untuk bekerja di rumah bordil militer Jepang.
Keyword : Korea Selatan Jepang Kerja Sama Ekonomi