Jum'at, 18/10/2019 21:00 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat geopolitik, Hendrajit menekankan, agar presiden terpilih Joko Widodo berhati-hati terhadap kepentingan korporasi yang masuk di tubuh pemerintahan. Sebab jika dibiarkan, maka kepentingan rakyat akan menjadi ancamannya.
Dia menjelaskan, selama ini terdapat tiga hal yang dipandang sebagai faktor pelemahan kenegaraan. Pertama, produk hukum yang mengedepankan korporasi asing maupun swasta.
"Kedua, kearifan lokal tradisi tidak menjadi penuntun dalam menjawab tantangan global. Dan ketiga, sistem politik yang koruptif," jelas Hendrajit dalam diskusi publik `Kabinet Baru Jokowi: Oligarki Partai versus Kelompok Kepentingan` di Jakarta pada Jumat (18/10).
Komentar Hendrajit menanggpi isu masuknya nama Erick Thohir dan Sandiaga Uno dalam bursa Menteri BUMN atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang berubah wajah menjadi Kementerian Investasi.
Jokowi Beri Penghargaan kepada Menantunya
Indonesia Rugi Rp180 Triliun Karena Masyarakat Berobat ke Luar Negeri
Putusan MK Buktikan Tuduhan kepada Pemerintah Tidak Benar
Menurut Hendarajit, keduanya sama-sama pengusaha yang menurut sejumlah pengamat akan kesulitan memilah kepentingan bisnis pribadinya dengan perusahaan BUMN.
Namun anggapan ini dimentahkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu. Dia menyebut mantan presiden klub Italia Inter Milan itu akan terlibat konflik kepentingan.
"Enggaklah. Enggak ada itu (konflik kepentingan)," kata Masinton dalam kesempatan yang sama.
Dia juga membantah bawah Erick yang merupakan mantan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma`ruf Amin akan diberi kursi Menteri BUMN.
"Enggaklah. Namanya (Erick Thohir) memang ada tapi bukan untuk posisi itu (Menteri BUMN)," tegas anggota DPR RI 2019-2024 tersebut.
Keyword : Kepentingan Korporasi Joko Widodo Kabinet Jokowi