Malaysia Sanksi Grab Senilai Rp290 Miliar

Kamis, 03/10/2019 16:05 WIB

 

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Persaingan Usaha Malaysia (MyCC) menjatuhkan sanksi kepada Grab senilai RM86 juta atau sekitar Rp290 miliar karena melanggar undang-undang persaingan usaha.

MyCC memutuskan bahwa perusahaan asal Singapura yang mendapat pendanaan dari Softbank itu menyalahgunakan dominasinya di pasar Malaysia dengan melarang para pengendara mempromosikan dan menyediakan layanan iklan kompetitornya.

"MyCC menilai pembatasan itu mengganggu persaingan yang wajar di pasar karena membuat hambatan para pesaing Grab untuk masuk dan melakukan ekspansi usaha," ujar Ketua MyCC, Iskandar Ismail, dalam konferensi pers seperti dimuat Malaymail.

MyCC juga akan memberlakukan hukuman harian sebesar RM15.000 atau Rp50,7 juta mulai Kamis (3/10), jika Grab tidak melakukan perbaikan seperti yang diarahkan komisi untuk menyelesaikan soal persaingan.

Iskandar mengatakan pihaknya memberi waktu selama 30 hari pada Grab sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Tahun lalu, MyCC mengumumkan akan menyelidiki dugaan perilaku anti-persaingan Grab setelah mengakuisisi operasi Uber Technologies di Asia Tenggara pada 2018.

Malaysia akan menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang memberikan sanksi pada Grab setelah merger. Tahun lalu, lembaga pengawas persaingan usaha di Filipina dan Singapura memberikan sanksi atas merger kedua perusahaan ini.

Singapura mengatakan merger membuat tarif layanan mereka naik, sementara Filipina mengatakan kedua perusahaan terlalu cepat menyelesaikan merger untuk menurunkan kualitas layanan mereka.

Menurut Iskandar, Malaysia melakukan penyelidikan berdasarkan pengaduan yang diterima bukan karena monopoli pasar setelah bergabung dengan Uber.

Dilansir dari Anadolu, menurut Undang-Undang Persaingan Malaysia, monopoli bukan merupakan pelanggaran hukum, kecuali jika menyalahgunakan dominasinya di pasar.

TERKINI

Berbeda dengan Berkeley, UCLA Tangani Protes Mahasiswa Pro-Palestina dengan Panggil Polisi Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara