Rabu, 02/10/2019 17:18 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR Yasonna H Laoly meminta agar Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang telah disahkan DPR bersama pemerintah untuk segera dijalankan.
Mantan Menkumham itu berhatrap, agar masyarakat tidak berprasangka buruk atas revisi UU KPK tersebut. Mengingat, UU itu belum dijalankan.
"Jalankan dulu, kalau nanti tidak sempurna buat legislative review. Belum dijalankan kok sudah suudzan. Kan enggak begitu caranya," kata Yasonna, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/10).
Hal itu menanggapi terkait wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Rapat Paripurna DPR bersama pemerintah sudah mengesahkan revisi UU KPK.
Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali
Komisi III Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset
Sahroni Dukung Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual di Pamekasan
Yasonna mengajak, agar semua pihak untuk konsisten menjalankan konstitusi yang telah disahkan DPR bersama pemerintah. Menurutnya, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tetang KPK dalam rangka membenahi lembaga edhoc tersebut.
"Saya kan mengatakan mari kita jadikan bangsa ini untuk terus konsisten menjalankan konstitusi. Jangan membudayakan neken-neken. Udah lah. Kita atur secara konstitusional saja," tegas politisi PDIP itu.
"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikan governance-nya KPK," tegas Yasonna.
Keyword : Revisi UU KPK Komisi III DPR Presiden Jokowi