Selasa, 17/09/2019 12:24 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Paripurna DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat Paripurna DPR sebelum pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
"Apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Fahri, saat memimpin rapat Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9).
"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat Paripurna.
DPR Evaluasi Prolegnas, Sejumlah RUU Prioritas Disiapkan
DPR Setujui Polri Tetap di Bawah Presiden
DPR Setujui Thomas Djiwandono Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama Pemerintah. Hasilnya, hampir seluruh fraksi sepakat UU KPK disahkan.
"Tujuh fraksi menerima tanpa catatan, dua fraksi Gerindra dan PKS menerima dengan catatan, dan satu fraksi belum memberikan tanggapannya karena masih menunggu rapat konsultasi," kata Supratman, saat membacakan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama Pemerintah.
Keyword : Revisi UU KPKPimpinan KPKParipurna DPR