Rabu, 11/09/2019 07:08 WIB
Islamabad, Jurnas.com - Pakistan menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penyelidikan situasi di Kashmir yang dikelola India. Negara bersenjata nuklir itu mengklaim, "genosida" membayangi wilayah mayoritas Muslim.
Berbicara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa pada Selasa (10/9), Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, mengatakan, warga Kashmir menghadapi ancaman besar terhadap kehidupan mereka oleh pasukan India yang beroperasi di wilayah tersebut.
"Warga dari Jammu dan Kashmir yang diduduki India terlihat yang terburuk. Aku ngeri menyebut kata genosida di sini, tapi aku harus katakan," ujar Qureshi
Ia mengatakan ancaman itu berasal dari "rezim pembunuh, misoginis, dan xenofobia."
Sekjen PBB Kirim Tawaran kepada Rusia untuk Hidupkan Kesepakatan Gandum Laut Hitam
PBB Kutuk Serangan Drone Ukraina di Moskow
PBB: Juli 2023 Jadi Bulan Terpanas dalam Catatan Sejarah
"Kota-kota yang menyedihkan, trauma, gunung, dataran, dan lembah-lembah Jammu dan Kashmir yang diduduki India bergema hari ini dengan pengingat suram dari Rwanda, Srebrenica, Rohingya, dan pogrom dari Gujarat," tambahnya.
Pada 5 Agustus, India mencabut status semi-otonomi Kashmir dan mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut untuk menghalangi potensi protes, memberlakukan pembatasan besar-besaran, dan memotong semua layanan telepon dan internet.
Langkah kontroversial itu membuat amarah Pakistan (yang menguasai bagian lain Kashmir) dan penduduk setempat menyulut.
Di tempat lain dalam sambutannya, Qureshi mendesak Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Dewan Keamanan untuk membantu meredakan ketegangan di seluruh kawasan.
"Hari ini, delapan juta orang berada di penjara, dirampas dari setiap kebebasan politik dan sipil. Dunia tidak bisa tinggal diam dan dunia tidak boleh diam. Dan jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi bagian dari kelalaian kriminal ini," katanya.
Juga pada Senin (9/9), Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet mengatakan, "Saya sangat prihatin dengan dampak dari tindakan baru-baru ini pemerintah India terhadap hak asasi manusia Kashmir."