Jum'at, 02/08/2019 14:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial menilai proses transisi demokrasi di Indonesia masih berlarit-larut alias jalan ditempat.
Peneliti LP3ES Wijayanto membeberkan sejumlah masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial. Salah satunya adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan.
"Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan," ujar Wijayanto, Jumat (2/8/2019).
Kalaupun tidak merapat pada kekuasaan, sikap kritis itu juga terkadang hilang dari masyarakat demi menghindari “stigma” berpihak kepada kelompok intoleran yang anti pancasila dan anti demokrasi.
Rasa khawatir pada stigma negatif ini, jelas Wijayanto, sedikit banyak disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara anti pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah.
"Padahal absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang mebutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontol kekuasaan," tegasnya.
Dalam hal ini, ia memberi catatan khusus kepada kampus-kampus dan para intelektual, karena baru kali ini sejak era reformasi di mana kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan.
Hal ini terlihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus di mana orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya, pemberian gelar doctor honoris causa kepada elit politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masayarakat dan ilmu pengetahuan, namun lebih karena pertimbangan politik.
"Gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan juga mulai hilang. Bahkan ada pengawasan atau surveilance terhadap aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus," bebernya.
Wijayanto selaku Associate Director, LP3ES Center for Media and Democracy menilai, hipotesa bahwa demokrasi Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik bisa diukur dari belum terpenuhinya enam aspek sebagai ciri-ciri demokrasi yang mapan.
Yakni: 1. demokrasi bisa berjalan dan berprosen dalam masa waktu yang lama; 2. Ada penegakan hukum berjalan baik; 3. Pengadilan yang independen; 4 Pemilu yang adil dan kompetitif; 5. Civil society yang kuat; dan 6. Terpenuhinya hak-hak siplil, ekonomi dan budaya warga Negara.