Sabtu, 15/06/2019 09:40 WIB
Beijing, Jurnas.com - China dan Rusia menolak seruan negara-negara Eropa dan Afrika, untuk mendukung penangguhan misi perdamaian di Darfur, Sudan.
Menurut kedua negara, penarikan pasukan perdamaian harus tetap dilanjutkan sesuai rencana, dengan maksud untuk mengakhiri operasi pada 2020.
"Pemerintah Sudan memiliki kapasitas untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Darfur sendiri," kata Wakil Duta Besar China, Wo Haitao dilansir dari AFP pada Sabtu (15/6).
China yang merupakan mitra dagang utama Sudan, memang sudah lama mendukung pandangan Khartoum bahwa konflik di Darfur telah mereda, dan pasukan penjaga perdamaian tidak lagi diperlukan.
Rusia Klaim Usir Tentara Ukraina dari Wilayah Seluas 547 Kilometer Persegi Tahun Ini
Pejabat Sebut Pasukan Rusia Masuki Pangkalan Militer AS di Niger
Rusia Kirimkan Minyak ke Korea Utara Lebihi Jumlah yang Diamanatkan PBB
Setelah serangkaian penarikan yang dilakukan secara bertahap, sekitar 7.000 tentara dan polisi tetap disiagakan di Darfur, dari 16.000 pasukan yang dikerahkan saat puncak konflik.
Sementara Wakil Duta Besar Rusia Dmitry Polyaskiy mengatakan, langkah Dewan Keamanan PBB untuk menarik pasukan sudah benar, sembari tetap memantau Khartoum dari luar.
Sebelumnya, Inggris, Prancis, Jerman, dan negara-negara Afrika di Dewan Keamanan PBB ingin menunda rencana mengakhiri misi perdamaian di Sudan. Pasalnya, negara yang saat ini dikuasai militer itu sedang berada dalam krisis.
"Situasinya berkembang, tidak lagi sama. Dan kami tidak dapat melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa," ujar Duta Besar Afrika Selatan Jerry Matjila.
Amnesty International dan Human Rights Watch mengatakan ketidakstabilan di Khartoum, rupanya berdampak pada Darfur. Dengan demikian, pasukan penjaga perdamaian harus tetap ada.
Pejabat hak asasi manusia PBB Andrew Gilmour menyebut ada peningkatan laporan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual di Darfur dalam beberapa bulan terakhir.