Selasa, 11/06/2019 12:10 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pertanian (Kementan) kembali pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Setalah 10 tahun, opini WTP ini diraih Kementan di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman secara berturut dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2016 hingga 2018.
Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementan tahun 2018 ini langsung diserahkan Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat acara Halal bihalal Keluarga Besar Kementan di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (11/6).
Rizal mengapresiasi semua capaian dan kinerja Kementan di bawah kepemimpinan Amran. Menurutnya, raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah.
Saksi Ungkap Acara Ulang Tahun Cucu SYL Dirembes ke Kementan
Potensi Swasembada Padi, Kementan Dorong Bulungan Terapkan Prinsip Bisnis
Kementan Siap Gelar TOT `Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional`
Bahkan kata Rizal, Kementan satu-satunya kementerian yang tidak pernah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Jadi kita semua harus mengapresiasi kerja keras Menteri Amran. Kementan pada anggaran 2018 telah mencapai target realisasi yang sangat besar hampir 91 persen dari total anggaran Rp24,38 triliun, terealisasi Rp21,84 triliun," ujar Rizal.
Menurut Rizal, untuk merealisasikan anggaran sebesar ini tentu tidak mudah, apalagi anggaran ini terkait dengan upaya mensejahterakan masyarakat.
"Untuk mengelola anggaran dan aset yang sangat besar tidak gampang. Tapi pak Amran mampu mengelolanya dengan sangat baik. Tiga tahun berturut-turut mampu meraih WTP," tegasnya.
Rizal pun memberikan catatan penting terhadap capaian Kementan, yakni tidak hanya berhasil dalam pengadaan bahan pangan terutama menjelang hingga sesudah Lebaran sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan. Akan tetapi secara kuantitas Kementan berhasil meningkatkan daya beli petani secara signifikan.
BPS merilis NTP Mei 2019 sebesar 102,61, naik 0,38 persen dari NTP bulan April yang hanya 102,23. Demikian pun NTUP bulan Mei sebesar 111,94, naik sebesar 0,73 persen dari bulan April sebesar 111,13.
"Ini semua berkat kerja keras Kementerian Pertanian. BPK punya dua rekomendasi, kami mengusulkan agar anggaran untuk memperbaiki data pertanian dalam arti luas, termasuk data penepatan petani yang memperoleh subsidi pupuk, data luas lahan, luas panen dan data lainnya harus ditingkatkan," katanya.
Rekomendasi selanjutnya, lanjut Rizal, adalah BPK mendukung peningkatan anggaran riset dan pengembangan pertanian. Pasalnya, Indonesia akan mengikuti persaingan global yang sangat ketat, terutama dengan negara sekitar seperti Thailand yang sudah melangkah maju.
"Dengan kemajuan riset dan pengembangan, produk-produk pangan yang selama ini sudah bagus, bisa menjadi lebih kompetitif lagi di pasar internasional," terangnya.
"Saya sangat mengapresiasi Wakil Presiden Argentina dan pejabat negara Eropa yang ingin mengimpor komoditas pangan kita. Tentu saja untuk meningkatkan aspek riset dan pengembangan menjadi lebih penting untuk menjadikan komoditas pangan kita jaya di pasar internasional," imbuhnya.
Sementara itu, Amran mengatakan raihan opini WTP tahun 2018 ini merupakan komitmen Kementan memperbaiki sistem keuangan yang akuntabel tidak lagi diragukan.
"Raihan opini WTP ini merupakan oleh-oleh Ramadan buat kita semua. Apalagi kita berhasil meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut, sehingga menjadi sejarah baru," demikian kata Amran saat memberikan sambutan.
Karena itu, menurut Amran, perolehan opini WTP ini adalah prestasi besar Kementan di era pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya di tahun 2006-2007 Kementan mendapatkan opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat.
Kemudian pada 2008-2012 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2013-2014 mendapatkan opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Status WDP kembali didapatkan Kementan di 2015.
"Kita teruskan tradisi kinerja laporan keuangan yang baik ini. Kementerian Pertanian bekerja dengan uang rakyat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan petani dan pemenuhan pangan masyarakat secara luas," tegasnya.
Amran menjelaskan kembalinya Kementan meraih opini WTP ini tentu berkat masih terjaganya komitmen dalam menindak tegas praktek atau tindakan korupsi di lingkup Kementan, baik internal maupun eksternal.
Selama empat tahun terakhir, Kementan telah melakukan mutasi-demosi pegawai sebanyak 1.479 pegawai, 844 pegawai mendapat sanksi dan bahkan dipecat karena melakukan penyelewengan atau korupsi.
"Inilah bentuk nyata keseriusan bahwa penindakan praktek korupsi di Kementan benar-benar tidak pandang bulu. Karena itu, keberhasilan memerangi korupsi dan terlepas dari praktek-praktek KKN, Kementan tiga tahun berturut-turut mendapat status WTP," bebernya.