Sabtu, 01/06/2019 21:49 WIB
Mekkah, Jurnas.com - Kepala negara dari negara-negara Islam mengecam negara yang membuat keputusan ilegal dan tidak bertanggung jawab untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Di akhir pertemuan puncak 57 anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Mekah, Arab Saudi, para pemimpin meminta negara-negara yang telah memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem untuk memikirkan kembali karena melanggar hukum dan legitimasi internasional.
OKI mendesak negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah yang tepat terhadap negara yang memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Lalu pada Mei 2018, ia memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, yang kemudian disusul Guatemala.
Tampil Glamor dengan Rambut Pirang, Billie Eilish Merasa Bukan Jati Dirinya
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Pertamina Tidak Bergantung dengan BBM dari Timur Tengah
"Rakyat Palestina memiliki hak untuk mencapai hak-hak nasional mereka yang tidak dapat dicabut, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan Negara Palestina yang berdaulat dan berdaulat," bunyi pernyataan bersama itu, Sabtu (1/6).
Baik Israel maupun Palestina, keduanya mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Sementara itu, Palestina enggan jika AS menjadi mediator netral antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa tersebut.
Pernyataan OKI itu disampaikan saat menantu Trump, Jared Kushner, menyongsong konferensi di Bahrain akhir bulan ini untuk mendorong investasi di wilayah Palestina sebagai bagian dari rencana awal penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Rencana yang dijuluki "kesepakatan abad ini", mendapat penokan dari pihak Palestina. Negara itu mengatakan, kebijakan Trump sangat bias secara terang-terangan mendukung Israel.
Kushner, yang berada di Yerusalem pada Jumat (31/5) dalam tur terakhirnya untuk mempromosikan "kesepakatan abad ini", berusah mengajak Arab Saudi melawan Iran sebagai cara untuk mendapatkan dukungan Arab.
Tetapi Raja Saudi, Mohammed bin Salman mengatakan kepada para pemimpin negara-negara IOC yang berkumpul di KTT justru justru tampak dengan tegas mendukung Palestina.
"Masalah Palestina adalah landasan dari karya OKI, dan merupakan fokus perhatian kami hingga saudara-saudara Palestina mendapatkan semua hak mereka," katanya.
"Kami menegaskan kembali penolakan tegas kami atas segala tindakan yang akan merugikan status historis dan hukum Quds (Yerusalem)," tegas Salman.