Rabu, 29/05/2019 06:59 WIB
Tapi Barat, Jurnas.com - Duta Besar Tiongkok untuk -decoration:none;color:red;">Palestina Guo Wei mengatakan, China bersama dengan Rusia, tidak akan menghadiri pertemuan yang disponsori -decoration:none;color:red;">Amerika Serikat (AS) di Manama pada 25 -26 Juni.
Wei dikabarkan membuat pernyataan bersama penasihat utama Presiden -decoration:none;color:red;">Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath pada sebuah pertemuan di kota Ramallah di Tepi Barat.
"Boikot konferensi Bahrain datang dalam kerangka perjanjian bilateral Rusia-China untuk tidak berpartisipasi di dalamnya," kata Wei menurut kantor berita WAFA -decoration:none;color:red;">Palestina.
Wei menekankan posisi Beijing mendukung perjuangan dan rakyat -decoration:none;color:red;">Palestina, termasuk hak mereka dalam menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara -decoration:none;color:red;">Palestina yang merdeka 1967, dimana Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.
Awal pekan lalu, AS mengumumkan rencana mengadakan konferensi penting di Manama, di mana para pejabat pemerintahan Trump diperkirakan akan mengungkap aspek ekonomi dari "Kesepakatan Abad Ini" sebuah rencana perdamaian -decoration:none;color:red;">Palestina-Israel usulan AS.
Pertemuan Manama dilaporkan akan diketuai penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner dan utusan Trump di Timur Tengah, Jason Greenblatt.
Bersama tuan rumah Bahrain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah mengumumkan niat mereka untuk mengirim perwakilan ke acara tersebut.
Pertemuan ini diharapkan akan dihadiri sejumlah pejabat keuangan dan pemimpin bisnis dari beberapa negara.
Organisasi Pembebasan -decoration:none;color:red;">Palestina (PLO), mengatakan pihaknya tidak pernah berkonsultasi tentang pertemuan yang direncanakan dan menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam acara tersebut.
Pekan lalu, Perdana Menteri -decoration:none;color:red;">Palestina, Mohammad Shtayyeh mengatakan pertemuan itu tidak akan membahas masalah-masalah inti politik konflik: perbatasan akhir, status Yerusalem, atau nasib para pengungsi -decoration:none;color:red;">Palestina.
"Solusi apa pun untuk konflik di -decoration:none;color:red;">Palestina harus bersifat politis ... dan didasarkan untuk mengakhiri pendudukan," katanya.
Sejak keputusan kontroversial Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada akhir 2017, kepemimpinan -decoration:none;color:red;">Palestina telah menolak semua upaya perdamaian AS