Sabtu, 06/04/2019 11:59 WIB
Parapat - Pemerintah pusat dinilai tidak adil dalam menyalurkan anggaran terhadap potensi wisata di sejumlah wilayah Indonesia. Danau Toba misalnya belum mendapat perhatian sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Demikian disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anthon Sihombing, saat silaturahmi DPR RI dengan wartawan Koordinatoriat DPR, di Parapat, Sumatera Utara, Jumat (5/4).
Menurutnya, pemerintah tidak adik dalam memberikan perhatian terhadap potensi wisata Danau Toba. Padahal, Danau Toba sudah masuk potensi wisata internasional.
"Pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan perhatian. Misalnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan," kata Anthon.
Setjen DPR Dorong Digitalisasi Pengadaan BMN, Targetkan Tata Kelola Optimal
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Jaringan Pemasok Senjata di Pondok Pinang
DPR Soroti Minimnya Kesiapan Pemerintah Hadapi Ancaman Karhutla
Selain anggaran yang masih minim terhadap pemerintahan Kabupaten sekitar Danau Toba, kata Anthon, ada juga keramahtamahan masyarakat sekitar yang masih perlu perhatikan.
"Memang berbeda dengan Bali kalau masyarakat di sana sudah menyadari bagaimana menghadapi turis. Kita bertanya jalan jam berapa saja itu akan dijelaskan dengan baik. Tetapi kalau di sini ditanya cari sendirilah," katanya.
Dalam kesempatan itu, Anthon mengatakan, pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi baru akan dilakukan dengan kontrak tahun jamak sudah dimulai. Begitu juga dengan pembersihan atau pemeliharaan Danau Toba dari enceng gondok.
Keyword : Warta DPR Danau Toba Potensi Wisata