Sabtu, 23/02/2019 09:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid mengingatkan kepada seluruh jajarannya, agar tetap menjaga netralitas dalam pemilihan umum (pemilu) 2019.
Pernyataan ini disampaikan menyusul sikap MUI Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan Munajat 212, yang dinilai tidak mampu mengendalikan acara, sehingga menjurus ke arah politik praktis dengan melibatkan diri, dalam aksi dukung mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu.
“MUI sebagai lembaga keagamaan tidak boleh terseret ke dalam kegiatan politik praktis karena hal tersebut tidak sesuai dengan karakter, khittah dan jati diri MUI sebagai tenda besar umat Islam,” ujar Zainut dalam keterangannya pada Sabtu (23/2).
Sebagai lembaga yang menampung berbagai ormas keislaman, kata Zainut, MUI memiliki tugas untuk memberikan bimbingan, panduan, dan perlindungan kepada semua umat Islam.
MUI Ajak Semua Pihak "Legowo" Terima Hasil Putusan MK
MUI DKI Jakarta Jelaskan Tata Cara Pelaksanaan Zakat Fitrah
Bangunkan Sahur Harus dengan Cara yang Baik
“Politik yang dibangun oleh MUI adalah politik kemuliaan yang berorientasi kepada persatuan, persaudaraan, dan kemaslahatan bangsa dan negara. Bukan politik praktisan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan dan konflik sesama anak bangsa,” terang dia.
Oleh karena itu, Zainut mengingatkan agar MUI memosisikan diri sebagai institusi yang netral, independen, menjaga jarak yang sama dalam semua kekuaran politik yang ada, dan tidak boleh masuk ke dalam arena politik praktis.
“Apalagi diperalat dan dijadikan kendaraan politik oleh kelompok tertentu,” kata Zainut.
Zainut menegaskan, MUI tidak pernah melarang pengurusnya untuk berkecimpung dibidang politik praktis sepanjang dilakukan atas nama pribadi, bukan atas nama institusi. Karena hal itu merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.
“Karena itu kami mengimbau kepada Pimpinan MUI di seluruh Indonesia agar dapat memfungsikan organisasi MUI sebagai perekat dan pemersatu umat,” tandas dia.