Rabu, 20/02/2019 12:45 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan Mulfachri yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR itu sebagai saksi untuk Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka kasus dana alokasi khusus (DAK) Kebumen.
"Mulfachri Harahap diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan)," kata Febri, saat dikonfirmasi, Rabu (20/2).
Namun, belum diketahui apa materi pemeriksaan terhadap Mulfachri. Selain Mulfachri, penyidik KPK juga sebelumnya telah sudah memeriksa sejumlah anggota DPR terkait kasus ini.
Wakil Ketua MPR Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Taufik Kurniawan
KPK: Kasus Taufik Kurniawan jadi Pelajaran untuk Dewan dan Pejabat Negara
KPK Analisis Aliran Suap DAK Kebumen untuk PAN
Mereka di antaranya Pimpinan Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig, anggota DPR RI Fraksi PDIP Said Abdullah, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan anggota DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima Rp 3,65 miliar yang merupakan bagian dari komitmen fee 5 persen atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebumen yang disahkan sebesar Rp 93,37 miliar.
Taufik menerima suap tersebut dari Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad (MYF). Yahya sebelumnya sudah dijerat KPK dalam kasus suap DAK bersama delapan orang lainnya.
KPK mengisyaratkan kemungkinan ada keterlibatan pihak lain selain Taufik dalam kasus dugaan suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen ini.
"Memang ada upaya dari kepala daerah, MYF waktu itu, untuk mendekati beberapa pimpinan DPR. Meskipun sejauh ini baru ada satu orang," kata Febri beberapa waktu lalu.
Febri juga sempat menyatakan jika proses pembahasan dan pengurusan DAK Kebumen ini tak mungkin dilakukan hanya satu orang.
Kalau memang tersangka ingin membuka peran pihak lain, silakan saja. Karena proses anggaran pembahasan ini tidak mungkin dilakukan oleh satu orang," kata Febri.