Rabu, 13/02/2019 15:01 WIB
Depok, Jurnas.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agama, perihal penerapan sistem zonasi di madrasah. Namun untuk merealisasikan hal tersebut, kedua kementerian membutuhkan payung hukum.
“Kontak-kontakan sudah, kesepakatan juga sudah, tapi kan harus ada tindak lanjut, misalnya payung hukum,” kata Muhadjir dalam taklimat media Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (13/2).
Dalam pemaparan rekomendasi RNPK 2019, kelompok zonasi merekomendasikan Kemdikbud berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk merealisasikan sistem zonasi di seluruh satuan pendidikan, tak terkecuali madrasah.
Hal itu merupakan upaya menghilangkan stigma sekolah favorit, yang selama tiga tahun terakhir sudah dipraktikkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kemdikbud.
Menko PMK: Mudik 2024 Lebih Baik dari Tahun Lalu
Menko PMK Larang Pemudik Istirahat di Bahu Tol
Laka Lantas Menurun, Menko PMK Sebut Arus Mudik Lancar
“Karena pada dasarnya pelayanan publik itu tidak boleh eksklusif, tidak boleh ada pengecualian, dan tidak boleh diskriminatif,” papar Muhadjir.
Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemdikbud Hamid Muhammad membenarkan bahwa sudah ada komunikasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag.
Dan hingga saat ini, menurut keterangan Hamid, penerapan zonasi di madrasah masih dibicarakan oleh internal Ditjen Pendis.
“Jumlahnya (madrasah) terbatas, mau dizona bagaimana? Swasta kan tidak kita atur. Jadi ya memang, kita tahu. Kalau negerinya satu atau dua, dizona bagaimana,” ujar Hamid mengutip pernyataan Dirjen Pendis Kamaruddin Amin.
Keyword : Sistem Zonasi Madrasah Muhadjir Effendy