Jum'at, 08/02/2019 08:29 WIB
Moskow, Juras.com - Rusia menuntut agar Turki berbuat lebih untuk mengatasi para teroris di provinsi Idlib, Suriah dan memenuhi janji yang dibuatnya sebagai bagian dari kesepakatan dengan Moskow tahun lalu.
Turki, yang mendukung pemberontak moderat Suriah, dan Rusia, sekutu asing utama pemerintah Suriah, sepakat pada September untuk membuat zona demiliterisasi di wilayah barat laut Idlib yang akan dievakuasi dari semua senjata berat dan teroris garis keras.
Ankara berjanji melucuti senjata dan menghapus Hay`et Tahrir al-Sham di wilayah tersebut, menurut kesepakatan itu, yang mencegah pemerintah Suriah yang didukung Rusia meluncurkan operasi militer besar untuk menghapus kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda.
Berbicara di sebuah konferensi pers di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengatakan situasi di Idlib memburuk dengan cepat dan Tahrir al-Sham berusaha untuk menguasai seluruh wilayah.
Komisi I DPR: Pemerintah Perlu Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Menteri Luar Negeri Iran Meremehkan Tetapi Tetap Selidiki Serangan Pesawat Tak Berawak
Pertamina Tidak Bergantung dengan BBM dari Timur Tengah
Komentar itu datang menjelang pertemuan Presiden Rusia, Vladimir Putin, dengan para pemimpin Turki dan Iran minggu depan pada pertemuan puncak di kota Sochi, Rusia selatan, di mana mereka diharapkan untuk membahas Suriah lagi.
Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, mengatakan, kelompok teroris beroperasi di sekitar 70 persen dari zona demiliterisasi di Idlib, yang katanya bertentangan dengan kesepakatan September.
Turki mengatakan telah mengimplementasikan perjanjian Idlib tanpa masalah, meskipun ada provokasi dari berbagai pihak dalam perang.
Idlib telah dihantam oleh penembakan pemerintah sporadis selama berminggu-minggu meskipun ada kesepakatan antara Rusia dan Turki.
Pengeboman dilakukan pasukan yang setia kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk sembilan warga sipil, akhir bulan lalu, kata Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, seorang pemantau perang yang berbasis di Inggris.
Ada juga serangan bom bunuh diri yang mematikan di wilayah tersebut.
Perang kompleks Suriah telah menewaskan ratusan ribu orang dan jutaan orang terlantar sejak dimulai pada Maret 2011 dengan penindasan brutal terhadap protes anti-pemerintah. (Al Jazeera)