Arab Saudi Seharusnya Dilarang Melanjutkan Hubungan dengan Negara Lain

Senin, 04/02/2019 18:30 WIB

Washington - Arab Saudi seharusnya tidak diizinkan melanjutkan hubungan normal dengan semua negara hingga kerajaan itu "bertanggung jawab" atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Demikian disampaikan dewan redaksi Washington Post lewat sebuah tulisan opini yang dirilis harian tersebut pada Sabtu (2/2) waktu setempat.

Sejak kontributor Washington Post itu tewas di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, menuai banyak kritikan internasional.

"Putra mahkota berusia 33 tahun itu telah menindas lawannya dengan kebrutalan yang belum pernah ada sepanjang sejarah Saudi, dengan membunuh dan memutilasi Jamal Khashoggi," tulis harian tersebut.

Komunitas internasional menolak menerima klaim Saudi bahwa insiden itu bukan pembunuhan terencana. Pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar proses hukum, Agnes Callamard, memimpin penyelidikan internasional terhadap kasus Khashoggi.

"Rezim Saudi menjanjikan pertanggungjawaban atas pembunuhan Khashoggi, tetapi dalam praktiknya justru mereka terus menghalanginya," ungkap surat kabar itu.

"Bahkan pekan lalu, akses masuk pelapor khusus Agnes Callamard ke TKP di Konsulat Saudi di Istanbul ditolak," sambungnya.

Di tulisan yang sama, harian tersebut mengungkapkan lankah yang ditempuh Arab Saudi untuk mengambalikan marwahnya. Di antaranya, membebaskan  salah satu pengusaha terkemuka yang ditahannya, Amr Dabbagh.

Negeri Petro Dolar itu juga mengadakan konferensi investasi guna mengumpulkan investasi swasta senilai USD426 miliar, dan menggaet penyanyi kondang Mariah Carey untuk mengadakan konser.

Di tengah semua polemik di Arab Saudi, Presiden Amerika (AS) Serikat Donald Trump tampaknya baik-baik saja dengan hal itu.

"Jika Trump terus menormalisasi hubungan dengan kerajaan Saudi dan Mohammed bin Salman setelah terbunuhnya Khashoggi, maka itu akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang buruk," jelasnya. (Anadolu)

TERKINI
Sinergi Kementan-Kodim 1910 Malinau Tingkatkan Produksi dengan Perluas Areal Tanam Baru Kejagung Bakal Sita Aset Sandra Dewi Jika Terima Uang Korupsi Timah KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Kasus Pungli KPK Sita Rp48,5 Miliar Terkait Suap Bupati Labuhanbatu