Kamis, 03/01/2019 08:52 WIB
Jakarta - Kementerian dalam Negeri menanggapi praktik tak becus pemerintah Taiwan terhadap 300 mahasiswa Indonesia di Negera itu. Sementara waktu Pemerintah Indonesia menghentikan program perekrutan serta pengiriman mahasiswa skema kuliah-magang.
Sebelumnya, mahasiswa yang kuliah di Perguruan Tinggi Hsing Wou di Distrik Linkou, Taipei, Taiwan diduga menjadi korban melalui program magang kerja sama kampus dengan perusahaan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, mengatakan, pengiriman dan penghentian perekrutan tersebut akan dilanjutkan setelah adanya kesepakatan pengelolaan yang lebih baik.
Pemerintah Indonesia juga, kata Armanatha telah mendapat laporan dari Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei mengenai adanya permasalahan yang dihadapi mahasiswa Indonesia peserta kuliah-magang di sana.
"Menindak lanjuti laporan ini, KDEI Taipei meminta keterangan dan berkoordinasi dengan otoritas setempat guna mendalami implementasi skema kuliah-magang yang berlangsung mulai 2017 tersebut," ujar Armanatha melalui keterangan resminya, dilansir dari Anadolu.
Menurut Armanatha, KDEI Taipei telah meminta otoritas setempat untuk mengambil langkah menindaklanjuti adanya isu mengenai pekerja paksa itu sesuai aturan di sana.
"Guna melindungi kepentingan serta keselamatan mahasiswa peserta skema kuliah-magang," jelas Armanatha.
Sebelumnya, berdasarkan hasil investigasi anggota parlemen di sana ratusan mahasiswa mengalami kerja paksa di sebuah pabrik lensa kontak. Mereka bekerja dari pagi hingga malam dan harus berdiri selama 10 jam.
Pabrik tersebut juga hanya memberikan waktu istirahat selama dua jam. Sementara mahasiswa muslim yang bekerja diberi makan yang tidak halal.