Minggu, 02/12/2018 09:10 WIB
Thailand - Organisasi hak asasi manusia (HAM) mendesak Thailand agar tidak mendeportasi pesepakbola asal Bahrain, dengan alasan kekhawatiran adanya penahanan dan penganiayaan secara salah di negara Teluk.
Hakeem al-Araibi, yang biasa bermain untuk tim nasional Bahrain dan sekarang tinggal di Australia, ditangkap pada saat kedatangannya di bandara Bangkok pada 27 November, berdasarkan pemberitahuan Interpol yang dikeluarkan atas permintaan Bahrain.
Dilansir dari Al Jazeera, Araibi yang berusia 25 tahun dijatuhi hukuman 10 tahun in absentia oleh otoritas Bahrain pada 2014 karena merusak kantor polisi.
Human Rights Watch (HRW) menyebutkan, dua tahun sebelum itu, Araibi ditangkap dan disiksa dalam tahanan, diduga untuk kegiatan politik saudara laki-lakinya selama pemberontakan Musim Semi Arab 2011.
Gigi Hadid Beri Bocoran Double Date dengan Taylor Swift dan Travis Kelce
Pangeran William Beri Kabar Terbaru tentang Kesehatan Kate Middleton
Absen di Sekuel 6, Neve Campbell Kembali Lagi ke Scream 7
Pada 2014, Araibi melarikan diri ke Australia. Di negara tersebut, ia diberi status pengungsi tiga tahun. Saat ini, pria itu membela klub Melbourne.
Media yang sama menyebutkan, Araibi menjadi kritikus vokal dari presiden Federasi Sepakbola Asia, Sheikh Salman Al Khalifa, yang adalah sepupu raja Bahrain.
Amerika untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam kelompok Bahrain (ADHRB) meminta Interpol untuk menghapus "Pemberitahuan Merah" untuk Araibi, mengklaim itu melanggar kebijakan organisasi itu sendiri.
Brad Adams, direktur HRW di Asia, mengatakan pemerintah Thailand harus mengakui "bahaya besar" yang dihadapi Araibi jika didevortasi ke Bahrain.
"Otoritas imigrasi Thailand harus segera membebaskan al-Araibi, yang diakui sebagai pengungsi di Australia, dan memastikan bahwa ia tidak berada dalam bahaya dengan melanggar hukum internasional," kata Adams.
Penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap aktivis dan pembangkang di Bahrain telah didokumentasikan oleh berbagai kelompok hak asasi manusia, terutama setelah protes anti-pemerintah populer pada 2011.
Thailand tidak mengakui pengungsi, tetapi sering menemukan dirinya di tengah perselisihan geopolitik atas mereka. Pada 2015, Thailand dikecam keras karena mendeportasi lebih dari 100 warga Uighur ke China, tempat minoritas Muslim menghadapi penganiayaan.
Puluhan orang Kristen Pakistan telah dikumpulkan dalam beberapa pekan terakhir sebagai bagian dari penggerebekan pemeriksaan visa di negara itu.
HRW mengatakan Thailand secara hukum terikat untuk menghormati prinsip hukum internasional "non-refoulement", yang melarang negara-negara mengembalikan siapa pun ke negara di mana mereka mungkin menghadapi penyiksaan atau pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
"Menyerahkannya (Araibi) ke Bahrain akan menjadi tindakan tak berperasaan yang secara terang-terangan melanggar kewajiban Thailand untuk melindungi pengungsi dan membuka Bangkok hingga paduan kritikan internasional," kata Adams.