Selasa, 27/11/2018 16:33 WIB
Beijing - Ratusan akademisi menyerusakan sanksi terhadap China atas penahanan massal etnis Uighur di wilayah Xinjiang barat. Ketidak adanya sanksi berarti mengindahkan penyiksaan psikologis terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Pada briefing di Washington, DC, Selasa (27/11), perwakilan dari 278 sarjana dari berbagai disiplin ilmu dari puluhan negara menyerukan pembebaskan etnis Uighur, dan mengusulkan sanksi terhadap Tiongkok atas pelanggaran tersebut.
"Situasi ini harus diatasi untuk mencegah preseden masa depan yang negatif mengenai penerimaan setiap penindasan terhadap segmen penduduknya, terutama atas dasar etnis atau agama," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan, dilansir Al Jazeera.
"Negara-negara harus mempercepat permintaan suaka dari minoritas Muslim Xinjiang, serta memelopori gerakan untuk tindakan PBB yang ditujukan untuk menyelidiki sistem penahanan massal ini dan menutup kamp-kamp," tambahnya.
Pada Agustus, panel hak asasi manusia PBB mengatakan, menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa satu juta atau lebih etnis Uighur dan minoritas lainnya ditahan ditempat yang menyerupai kamp yang sangat tertutup di wilayah barat jauhnya.
Protes Kampus Jadi Tantangan Kampanye Terpilihnya Kembali Biden dan Partai Demokrat
Korea Selatan Tingkatkan Kewaspadaan Diplomatik dengan Alasan Ancaman Korea Utara
Lokasi Protes pro-Palestina di UCLA Diserbu dan Dibubarkan Polisi
Sementara China menolak kritik atas tindakannya di Xinjiang, mengatakan bahwa itu melindungi agama dan budaya minoritas, dan bahwa tindakan keamanannya diperlukan untuk memerangi pengaruh kelompok ekstrimis yang menghasut kekerasan di sana.
Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, telah mengatakan bahwa dunia seharusnya mengabaikan kabar burung tentang Xinjiang dan mempercayai pemerintah.
Keyword : Etnis UighurAkademisiKekerasan Agama