Selasa, 21/08/2018 13:01 WIB
Jakarta - Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardijanto menyebut jumlah cold storage di Indonesia masih jauh dari kata cukup.
Kendati tak merinci jumlahnya, Rifky mengungkapkan hanya delapan persen yang sanggup dibiayai oleh pemerintah, guna memenuhi kebutuhan fasilitas pendinginan ikan tersebut. Sementara sisanya diserahkan kepada swasta melalui private sector investasi.
"Pemerintah tidak akan sanggup. Keuangannya kam terbatas. Anggaran pemerintah secara umum hanya bisa mencakup delapan persen," ungkap Rifky di sela-sela peletakkan batu pertama cold storage 1.000 ton di Muara Baru, Jakarta Utara, pada Selasa (21/8).
Rifky menjelaskan, kebutuhan cold storage di Indonesia sangat tinggi, terutama di daerah-daerah dengan jumlah tangkapan besar. Namun sayang, hingga saat ini persebarannya masih belum merata.
Perluas Akses Pasar KNMP, KKP Libatkan E-Commerce
Lebaran 2026, KKP: Stok Ikan Aman, Pelabuhan Tetap Beroperasi
Wamentrans Dorong Muna Barat jadi Sentra Perikanan di Indonesia
"Harus mempertimbangkan air bersih, ketersediaan listrik, pasokan ikan, dan tantangan lain, seperti mendapat operator yang handal," terangnya.
Dia menambahkan, keberadaan cold storage sangat penting bagi nelayan, masyarakat, dan industri. Tujuannya, supaya bisa memberikan kepastian simpan, ketersediaan kebutuhan bahan baku industri, dan bahan pangan konsumsi masyarakat.
"Jadi memang, ikan itu sejak awal dia naik dari permukaan air itu harus ketemu dengan rantai dingin. Persoalannya cold storage hanya bagian dari rantai dingin yang holistik. Dari hulu ke hilir," kata Rifky.
Keyword : KKP Cold Storage Perikanan