Temui Ketua DPR, Ulama Keluhkan TKA dan Kemiskinan

Rabu, 18/07/2018 20:52 WIB

Jakarta - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) mengeluhkan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta berbagai impor pangan yang masih merajalela.

Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menerima GNPF Ulama, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/7). Menurutnya, pada prisipnya GNPF Ulama menginginkan Bangsa Indonesia bisa berdaulat di atas kaki sendiri.

"DPR RI telah melakukan banyak sidak maupun kunjungan kerja ke berbagai wilayah yang diduga dibanjiri TKA. Komisi IX baru-baru ini sudah menyidak ke Morowali," kata Bamsoet.

"Kami sudah tegaskan ke pemerintah, bahwa TKA unskill jangan sampai tumbuh subur di tanah Indonesia. Justru yang harus kita lahirkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air," tambahnya.

Mengenai kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, kata BAmsoet, saat ini DPR dan pemerintah terus menggenjot agar penggunaan APBN bisa dimanfaatkan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, diharapkan penggunaan APBN mampu menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

"Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan kita saat ini mencapai titik terendah sejak Indonesia memasuki era Reformasi, yakni sebesar 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa," terangnya.

"Saya juga akan pastikan penggunaan APBN 2019 nanti bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya melalui pemberian subsidi benih, pupuk, kredit usaha rakyat, serta berbagai program kesejahteraan lainnya," pungkas Bamsoet.

Dalam kesempatan itu, Delegasi GNPF Ulama dipimpin Yusuf Muhammad Karta. Sementara Bamsoet didampingi Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (F-NasDem).

TERKINI

Dwayne Johnson Senang Jadi Maui Lagi di Moana 2 Karier Moncer di Hollywood, Zendaya dan Tom Holland Saling Mendukung Dasco Pastikan Daftar Kabinet Prabowo-Gibran yang Beredar Tidak Benar Dunia Alami Krisis Guru, Ini Saran PGRI ke Pemerintah