Kemenkes Dukung Gerakan Pijat Bayi Nasional

Rabu, 04/07/2018 22:52 WIB

Jakarta -  Ritual pemijatan bayi yang rutin dilakukan oleh orang tua memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga berpengaruh terhadap perkembangan bayi, proses komunikasi dan juga belajarnya.

Hal itu menjadi salah satu kampanye yang digerakkan Kementerian Kesehatan sebagai upaya pencapaian tumbung kembang anak secara optimal.

Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan Dr. dr. Ina Rosalina, M.Kes mengatakan jika pijat bayi jadi salah satu program Kemenkes yang gencar disosialisasikan baik di kota maupun desa.

Melalui studi yang dilakukan Kemenkes banyak manfaat pijat yang didapat bayi dan ibunya, salah satunya ialah mencegah stunting yang sedang jadi program nasional.

"Pijat bayi sangat mendukung bagi kelangsungan hidup di 1000 hari pertama kelahirannya. Mulai dari memberikan stimulus motorik halus anak, membuat nafsu makan serta berat badan bertambah," ujar dr Ina saat ditemui di konferensi pers Gerakan Pijat Bayi Nasional, di Jakarta, Rabu (4/7).

Tak hanya fisik, hubungan antara ibu dan bayi makin kuat, bonding akan terjalin hingga anak bertambah besar. Dengan banyaknya manfaat tersebut, maka secara otomatis akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak.

Kemenkes pun turut mengapresiasi langkah Johnson & Johnson yang menginisasi Gerakan Pijat Bayi Nasional untuk mengedukasi manfaat pijat bayi pada orang tua yang memiliki bayi dan ibu hamil.

Brand Manager Johnson`s Wynne Lukman mengatakan untuk memastikan agar setiap bayi memiliki kehidupan yang bahagia dan sehat pihaknya berkomitmen mengadakan program Sentuhan Cinta ibu yang diberikan melalui ritual pijat bayi.

"Ritual pijat bayi telah kami lakukan di berbagai wilayah di Indonesia yang rutin dilakukan, salah satunya pelatihan pijat bayi bersama ratusan bidan di Jakarta, dan Gerakan Pijat Bayi Nasional Sabtu mendatang," ucap Wynne.

TERKINI

Sejarah Perkembangan Blok M dari Masa ke Masa Enam Amalan Sunnah pada Malam Jumat, Yuk Amalkan 4 Jenis Pernikahan yang Dilarang dalam Islam Legislator PKB: Keputusan Presiden soal Komisi Ojol Perlu Dasar Hukum Kuat